.webp)
"Sedang dipertimbangkan misalnya pemberian vaksin untuk pedagang pasar, kemudian pelayan-pelayan toko, karyawan, baik di perusahaan, industri, maupun UMKM," kata Muhadjir di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Di sisi lain, pemerintah sudah menetapkan tiga prioritas penerima vaksin Corona.
"Pertama tenaga medis karena di garda terdepan, lalu tenaga non-medis tapi yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19, ketiga mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," ujarnya.
Dari target masyarakat yang divaksinasi, hanya 50% yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk digratiskan. Sementara itu, sisanya harus membayar secara mandiri.
Namun, menurut Muhadjir, pihak-pihak yang tak mendapat vaksin Corona gratis, bukan berarti membayar biayanya dari kantong sendiri. Akan tetapi, pihak tersebut bisa saja ditanggung oleh tempat kerjanya, atau pemberi kerjanya.
"Tapi mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri. Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik dimana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi," imbuh Muhadjir.
Terakhir, ia menegaskan segala skema tersebut masih dalam pembahasan. Artinya, belum ada keputusan final.
"Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat. Karena itu Komite harus bekerja keras. Tapi ini masih belum, masih perlu dibicarakan," kata Muhadjir.
Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Ada kekeliruan dalam penulisan vaksin Corona yang 50% ditanggung pemerintah. Redaksi meminta maaf atas kekeliruan tersebut. (ara/ara)
