Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut untuk melakukan vaksinasi Corona terhadap lebih dari 180 juta orang Indonesia dibutuhkan teknologi. Teknologi dibutuhkan agar proses vaksinasi nanti bisa tepat sasaran.
"Untuk vaksinasi yang kini jadi fokus pemerintah dari sisi penanganan COVID-19 bayangkan nanti kalau lebih dari 180 juta orang Indonesia akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi untuk tracking," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Conference 2020, Rabu (16/12/2020).
Vaksinasi kepada setiap individu tidak bisa hanya dilakukan sekali suntik. Untuk itu, teknologi dibutuhkan untuk melacak siapa saja yang sudah disuntik vaksin dua kali dan bahkan siapa yang belum dan perlu untuk disuntik.
"(Perlu) mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number supaya kita tau ini adalah program digitalisasi yang sangat besar nyata dan kita harapkan akan makin menimbulkan apa yang disebut infrastruktur yang necessary yang bagi kita untuk terus mentransformasikan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat," paparnya.
Untuk itu, menurut Sri Mulyani, seluruh Puskesmas di Indonesia harus sudah dilengkapi dengan teknologi informasi yang mumpuni. Tujuannya tentu untuk mempermudah proses pelacakan tersebut.
Merealisasikan hal itu, pemerintah pada 2021 mendatang akan melakukan percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
"Seluruh Puskesmas harusnya bisa terkoneksi dengan teknologi digital ini, maka untuk tahun 2021 akselerasi untuk pembangunan dari mulai BTS untuk wilayah yang masih tertinggal akses internet," sambungnya.
Targetnya, pemerintah bisa membangun BTS ini di lebih dari 12.000 desa yang belum terkoneksi internet. Pemerintah, kata Sri Mulyani juga telah mengalokasikan dana Rp 25 triliun untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
"Sehingga bisa memberikan pelayanan dan infrastruktur digital yang reliable ke seluruh Indonesia. Seluruh infrastruktur tidak hanya mendukung program pemerintah saja, namun juga pelaku ekonomi lain bisa mendapatkan dampak spillover dari pembangunan infrastruktur ini," imbuhnya.
(ara/ara)
