.webp)
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Delegasi Perdagangan Luar Negeri dan Daya Tarik Ekonomi, Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Franck Riester, di Jakarta, pada Selasa (15/12) lalu. Pertemuan membahas peningkatan hubungan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya Prancis.
Pada pertemuan tersebut, kedua Menteri membahas perkembangan perundingan kesepakatan kerja sama menyeluruh Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).
"Indonesia menyambut perkembangan kesepakatan IEU-CEPA yang telah dicapai kedua pihak dalam tiga tahun terakhir. Meskipun momentum positifnya sedikit terganggu pandemi yang mengakibatkan diundurnya perundingan ke-10, kedua belah pihak masih berkomitmen menyelesaikan negosiasi secepatnya," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agus, Uni Eropa dan Prancis adalah mitra perdagangan dan investasi penting bagi Indonesia. Untuk itu, IEU-CEPA adalah negosiasi prioritas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. "Indonesia berharap kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan pada akhir tahun depan. Untuk itu kami berharap dukungan penuh Prancis untuk memperlancar proses negosiasi," jelasnya.
Sebelumnya, perundingan IEU-CEPA telah dilaksanakan sebanyak 9 putaran. Putaran terakhir dilakukan pada 2-6 Desember 2019 di Brussels, Belgia. Namun, putaran ke-10 tertunda akibat Covid-19 dan kedua pihak melakukan perundingan intersesi virtual pada 15-26 Juni 2020. Putaran ke-10 diperkirakan dilaksanakan pada Maret 2021 dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2021.
Dalam pertemuan ini, Agus juga meminta Uni Eropa dan Prancis untuk meningkatkan akses pasar produk Indonesia, khususnya kelapa sawit. Produk sawit Indonesia dan turunannya mengalami berbagai tantangan di pasar EU, antara lain kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II, bea anti-subsidi (countervailing duties) terhadap biodiesel Indonesia, pengecualian dari insentif pajak untuk bahan bakar alam di Prancis, dan kampanye negatif terhadap produk sawit.
