RI Disebut Punya Risiko Korupsi yang Tinggi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 24 Des 2020 12:21 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono

Dia bercerita saat menjadi pembicara dalam seminar internasional dengan International Budget Partnership (IBP), Rabu (16/12/2020), Sri Mulyani bercerita soal upaya pemerintah merombak APBN 2020 untuk situasi darurat pandemi virus Corona.

Ketika menjabarkan langkah pemerintah merombak anggaran dalam waktu singkat, ia sempat menyinggung seorang menteri yang masih mencari celah korupsi demi keuntungan pribadi.

"Di situasi darurat, kita ketahui selalu ada orang yang berusaha mengambil keuntungan. Baik dalam bentuk moral hazard, atau pun korupsi. Jadi Anda harus sangat kuat untuk menghindari potensi moral hazard. Di Indonesia, kami bekerja sama dengan auditor internal, dan kami juga bekerja sama dengan penegak hukum. Khususnya mereka ini mengetahui rancangan anggaran, jadi mereka akan mengetahui jika ada potensi kelemahan yang bisa dieksploitasi. Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita memiliki 1 menteri yang baru saja tertangkap karena kasus korupsi," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya meraih kepercayaan masyarakat kembali usai kasus korupsi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ia menegaskan dalam situasi darurat bukan berarti para pemangku kebijakan tidak transparan dan akuntabel.

"Ini adalah situasi yang extraordinary, Anda harus bekerja cepat, ini situasi darurat yang harus dihadapi. Tapi bukan berarti ketika situasi darurat Anda tidak melakukan konsultasi, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Anda bisa dan harus cepat dalam memberikan respons," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, transparansi wajib dilakukan karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam penyempurnaan data, terutama untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) dari program jaringan pengaman sosial yang merupakan bagian dari PEN.


(acd/dna)