.webp)
Padahal, menurut Andreas di era 1990-an, sebagian besar kebutuhan pangan Indonesia hampir mendekati cita-cita swasembada.
"Padahal sampai akhir tahun 90-an hampir semua komoditas pangan penting itu hampir swasembada. Kalau menurut definisi swasembada pangan itu kan hanya 10% impor. Dulu hampir semua swasembada. Tapi sekarang semakin lama, impornya semakin besar," urainya.
Ia mengatakan, melihat sumber dayanya, Indonesia mampu meraih cita-cita swasembada pangan. Hanya saja, kebijakan pemerintah yang dirasa semakin menjauhkan dari cita-cita tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari sumber dayanya ya siap, nggak ada masalah. Hanya kebijakannya salah semua. Untuk mencapai swasembada, lalu buat food estate, itu meleset lah," tegas dia.
Ia mengatakan, dari 17 sektor usaha di Indonesia, petani adalah pekerja dengan upah terendah. Menurutnya, jika ingin swasembada pangan, maka naikkan dulu kesejahteraan petani.
"Kita lihat lebih sempit lagi, upah buruh tani itu hanya 62% dari upah buruh bangunan. Mana ada orang tertarik ke dunia pertanian?" imbuh dia.
Dihubungi secara terpisah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, untuk meraih cita-cita swasembada pangan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
"Kalau menurut saya PR nya banyak, tantangannya banyak terutama soal lahan, itu isu krusial. Satu konversi, itu masih kita hadapi. Kedua tantangan bagaimana penggunaan lahan untuk infrastruktur dan pembangunan nasional itu kadang juga jadi satu persoalan yang pelik. Lalu, yang perlu dipikirkan juga mempercepat implementasi Undang-undang (UU) Perlindungan Pangan berkelanjutan. Kan sudah ada UU-nya, Peraturan Pemerintah (PP) sudah ada, di beberapa daerah sudah ada Perda. Tapi kan implementasinya masih berat," terang dia.
Senada lagi dengan Andreas, ia mengatakan, kunci swasembada pangan adalah kesejahteraan petani. Sayangnya, saat ini petani masih jauh untuk memperoleh kesejahteraan.
"Orientasi pembangunan itu petaninya harus diarahkan ke peningkatan kualitas kehidupannya. Supaya muncul impact-nya. Kalau sekarang kan bagaimana produksinya dipaksa naik. Tapi petani tidak jadi concern. Jadi seolah-olah petani hanya jadi mesin produksi, mesin tanam," katanya.
