.webp)
Para pengusaha mulai resah dengan adanya penerapan PSBB di Jawa-Bali. Meskipun mereka memahami bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu untuk menekan laju kasus COVID-19 yang semakin tinggi.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan penerapan PSBB di Jawa-Bali akan mengguncang dunia usaha. Pengusaha khawatir akan memperburuk situasi ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha.
"Ini semua demi kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun dari sisi pengusaha kebijakan ini semakin memperpanjang kagalauan dan ketidakpastian," ujarnya dilansir dari keterangan tertulis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa sektor yang menurutnya akan sangat terdampak.
1. Transportasi
Menurutnya, meski pemerintah menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kebijan ini mirip dengan PSBB dengan pembatasan berbagai aktivitas usaha. Seperti menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75%.
"Ini sangat mempengaruhi sektor transportasi, UMKM penjual makanan dan minuman serta transaksi BBM," tambahnya.
2. Kuliner
Selain itu pembatasan jam buka pusat perbelanjaan atau mal sampai jam 19.00 Wib juga akan menurunkan transaksi perdagangan dan perputaran uang. Belum lagi ada pembatasan makan ditempat maksimal 25% yang akan menurunkan omzet pelaku usaha restoran dan café.
Baca juga: PSBB Ketat dan Dampaknya buat Kantong Rakyat |
3. Hotel
Kebijakan ini menurut Sarman juga akan berdampak terhadap kunjungan wisata dengan penutupan berbagai fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya. Hal itu akan berdampak pada industry hotel dan aneka UMKM.
"Dengan kebijakan ini juga akan menurunkan kunjungan masyarakat antar provinsi dan kota Jawa bali karena secara psikologis ada kekhawatiran dan kewajiban untuk melakukan swab antigen, tentu akan berdampak pada transportasi antar daerah," ucapnya.
4. Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan PSBB Jawa dan Bali akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena hampir 55% penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa, hampir 60% PDB Nasional disumbang dari Jawa Bali. Lalu sekitar 60,74% usaha atau perusahaan atau sebanyak 16,2 juta berlokasi di pulau Jawa berdasarkan sensus ekonomi 2016 dan sekitar 63,38% atau sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa.
Artinya perekonomian di Jawa menjadi barometer terhadap perekonomian nasional. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami penurunan maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional.
"Untuk itu kami dari pelaku usaha berharap kepada Pemerintah agar selama PSBB Jawa Bali diberlakukan mulai tanggal 11 s/d 25 Januari 2021 daya beli masyarakat tetap terjaga karena hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Berbagai stimulus, relaksasi dan Bantuan Sosial tunai kepada masyarakat agar disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.Termasuk program Kartu Pra kerja, subsidi gaji kepada pekerja dan bantuan modal kerja kepada UMKM dapat diteruskan dan diperluas untuk mampu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat," harapnya.
