Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan kantornya terancam tutup pada Juli 2021. Hal itu dikarenakan kondisi kelembagaannya krisis anggaran karena harus melakukan refocusing untuk penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).
Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan pihaknya melakukan refocusing anggaran 2021 sekitar Rp 118.485.015.000 menjadi Rp 95.641.297.000. Namun dia mengakui belum tahu apa saja program yang anggarannya akan dipotong.
"Jadi kalau kenyataan kami dipotong 46% kami masih nggak tahu, kami minggu ini masih harus merapatkan dan belum berani apa, atau ujungnya kami tutup kantor bulan Juli (2021), nggak bisa untuk merespons laporan-laporan karena laporan itu bisa kapan saja," kata Guntur saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (19/1/2021).
Guntur menjelaskan bahwa di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ada di UU Cipta Kerja pihaknya diberi tambahan tugas. Namun di sisi lain anggaran yang ada harus dipotong yang otomatis membatasinya dalam bekerja.
"Sekadar curhat kami itu bukan lembaga yang ada anggaran modal beli gedung, tidak. Jadi anggaran kami kegiatan itu adalah biaya saksi ahli, biaya sidang, untuk persidangan di KPPU memang cukup apa jadi ini mungkin yang berbeda dengan kementerian/lembaga lain," ucapnya.
Di saat anggarannya harus dipotong, pihaknya mempertanyakan status kepegawaiannya. Klik halaman selanjutnya.
