.webp)
Permasalahan data menjadi kendala pemerintah dalam menggelontorkan bantuan kepada pelaku UMKM di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Sebab, Indonesia tidak memiliki data pelaku UMKM by name by address.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahudin menjelaskan data yang ada selama ini adalah data survei maupun sensus yang artinya tidak benar-benar sesuai kondisi riil.
"Kita punya yang namanya tadi disampaikan di awal oleh Ibu Rima (UNDP Indonesia Country Economist) bahwa kita ada 64 juta para pelaku UMKM, itu kan sebenarnya data survei atau data sensus ekonomi yang mana kita tidak pernah mempunyai data by name by address terhadap para pelaku usaha tersebut," kata dia dalam webinar Jakarta Post, Kamis (21/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, oleh sebab itu pada saat pandemi ini menghantam dan kita ingin mendorong itu melalui bantuan sosial atau perlindungan sosial kepada masyarakat termasuk juga para pelaku UMKM, kita tidak mempunyai data yang cukup untuk itu," lanjutnya.
Pada saat pemerintah mau mendorong bantuan kepada pelaku UMKM, dijelaskannya data dicari hingga ke perbankan dan lain-lain sebagainya. Sayangnya, kebanyakan yang terdata di perbankan adalah UMKM yang sudah formal.
"Sedangkan tadi disampaikan bahwa 52% dari para pelaku usaha kita, UMKM kita itu adalah pelaku informal," sebutnya.
Baca juga: 4 Dampak Besar Penerapan PSBB Ketat |
Lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, diharapkan akan terkumpul data para pelaku UMKM secara lebih baik. Dengan begitu, nantinya pembinaan terhadap UMKM bisa dilakukan.
Terkait pembinaan itu, dia menjelaskan butuh sinergi kementerian/lembaga. Nantinya, akan dibuat pemetaan terhadap jenis-jenis UMKM untuk memudahkan pemerintah membantu pemenuhan bahan baku, akses permodalan, akses pemasaran dan lain sebagainya.
"Nah, ini yang kita coba jalankan, mudah-mudahan dengan modal awal data kita yang kita dapatkan dalam rangka kita menggelontorkan banpres produktif ini, kita bisa coba mulai untuk beberapa klaster UMKM," tambah Rudy.
(toy/dna)
