Jakarta -
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menjamin biaya vaksinasi virus Corona (COVID-19) jalur mandiri bakal ditanggung oleh perusahaan, sehingga karyawan mendapatkannya secara gratis.
Pengusaha baru-baru ini memang mengusulkan diizinkan melaksanakan vaksinasi mandiri. Namun, pemerintah belum memutuskan.
"Jadi, yang pertama ini adalah gratis ya untuk karyawan. Maksudnya gratis yang beli itu perusahaannya," kata Rosan kepada detikcom, kemarin Minggu (24/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, bagi perusahaan yang terbilang mampu, rencananya juga akan memberikan vaksinasi mandiri secara gratis untuk keluarga si karyawan.
"Untuk keluarganya itu juga rencananya akan digratiskan juga bagi perusahaan yang masih mampu," sebutnya.
Menurutnya vaksinasi lebih efisien bagi perusahaan ketimbang harus rutin melaksanakan rapid test antigen ataupun PCR test terhadap karyawannya, yang biasanya dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali.
"Kalau ada yang bilang 'oh pengusaha kan lagi susah', tapi kan kita memang menjalankan protokol kesehatan juga dalam rangka kita menjalankan dunia usaha. Lebih efisien (vaksinasi). Jadi kalau ada yang bilang 'oh jadi cost tambahan', nggak, salah, malah ini akan mengurangi cost kita ke depan," tambahnya.
Tapi, pengusaha juga meminta izin untuk turut melaksanakan vaksinasi mandiri yang berbayar. Penjelasannya di halaman selanjutnya.
Pengusaha juga meminta izin kepada pemerintah agar ada vaksin untuk vaksinasi virus Corona yang boleh mereka jual ke publik. Harganya, kata Rosan biar diatur oleh pemerintah.
"Apabila diizinkan oleh pemerintah, kita juga membuka opsi untuk bisa dijual ke publik dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," katanya.
"Kalau diizinkan pemerintah, kita ingin juga menjual kepada umum, kenapa? karena banyak kok yang pengin beli asalkan mereka bisa dapat cepat, banyak banget (yang berminat)," lanjutnya.
Soal harga, dia menekankan akan tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah, misalkan dengan menetapkan tarif batas atas.
"Kita sesuai arahan pemerintah, nanti pemerintah kasih patokan harga maksimum saja, 'pokoknya jual maksimum harga segini', gitu lho. Jadi kita ikutin arahan pemerintah, pertimbangin cost-costnya. Jadi intinya semua bisa di-handle (ditangani) pemerintah," jelasnya.
Meski belum diputuskan, pemerintah sempat menyinggung bahwa vaksin yang digunakan untuk vaksinasi mandiri harus beda merek dengan vaksin gratis yang jadi program pemerintah. Rosan menjelaskan pengusaha tidak masalah dengan itu.
"Kan masih ada seperti (vaksin) Johnson & Johnson, masih ada Sputnik, masih ada yang lain," tambahnya.
Alasan pengusaha minta dibukakan akses vaksinasi mandiri dijelaskan di halaman selanjutnya.
Rosan mengungkapkan alasan pengusaha minta akses untuk melaksanakan vaksinasi virus Corona (COVID-19) secara mandiri. Kata dia tujuannya untuk mempercepat akselerasi vaksinasi di Indonesia.
"Yang pertama kita melihat kalau vaksinasi ini, kita gini lah dunia usaha ingin berperan aktif karena kita melihat kalau vaksinasi ini diberikan lebih cepat ini kan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi juga akan lebih cepat," kata dia.
Menurutnya, jika dunia usaha diberikan kesempatan untuk melakukan vaksinasi mandiri, pemerintah akan lebih cepat mendapatkan manfaat dari tujuan dilaksanakannya vaksinasi.
Alasan kedua, vaksinasi akan membuat pengusaha lebih efisien ketimbang harus sering-sering melakukan rapid test antigen ataupun PCR test bagi karyawannya.
"Jadi daripada berkali-kali (tes COVID-19) mendingan kita sekali (vaksinasi) tapi bisa bertahan misalnya untuk 6 bulan sampai setahun. Jadi dari segi cost (biaya) juga bagus," sebutnya.
"(Alasan) yang ketiga, vaksinasi ini kan yang mau divaksin kan 182 juta orang. Kalau swasta bisa diberikan peran untuk berpartisipasi, ini kan juga mengurangi beban APBN," lanjut Rosan.
Pihaknya juga berpendapat bahwa vaksinasi tidak cukup dilakukan sekali saja. Sebab, daya tahan vaksin virus Corona dijelaskannya tidak permanen.
"Karena vaksin ini kan bertahannya nggak seumur hidup, mungkin cuma 6 bulan sampai setahun. Tahun depan mesti vaksin lagi. Kan nggak mungkin tiap tahun dibebani ke pemerintah," tambahnya.
.webp)
