Anggota DPR Protes Anggaran Kemenhub Dipotong buat Corona

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 25 Jan 2021 15:41 WIB
rsama Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi membahas kecelakaan Lion Air PK-LQP, Kamis (22/11/2018)
Ilustrasi/Foto: Gibran Maulana Ibrahim-detikcom
Jakarta -

Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini dipangkas Rp 12,4 triliun. Selanjutnya dialokasikan untuk menangani pandemi COVID-19.

Awalnya Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran 2021 sebesar Rp 45,6 triliun. Lalu berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 anggaran Kemenhub dipangkas menjadi Rp 33,2 triliun.

Data itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V siang ini. Namun Anggota Komisi V, Fraksi Partai Gerindra, Sudewo tiba naik darah dan mengaku tidak terima dengan pemangkasan anggaran Kemenhub itu.

"Di tengah cobaan berat dan besar ini ternyata Kemenhub bisa meningkatkan kinerjanya. Pendapatan BLU justru naik dari target yang diinginkan, yaitu sebesar 107,69%," ujar Sudewo di DPR, Senin (25/1/2021).

Menurut Sudewo data itu merupakan catatan positif yang ditorehkan Kemenhub di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu dia heran Kemenhub mendapatkan jatah pemotongan anggaran tahun ini melalui refocusing dan realokasi anggaran.

"Saya juga heran kenapa dilakukan refocusing, apakah anggaran 2021 ini tidak terencana dengan baik? Mengapa baru awal tahun anggaran yang baru berjalan tiba-tiba sudah ada refocusing. Lalu sungguh sangat mengejutkan lagi khusus Kemenhub, kalau dilihat anggaran Kementerian PUPR Rp 149 triliun, refocusingnya hanya Rp 13 triliun. Tapi di Kemenhub anggarannya Rp 45 triliun, refocusingnya Rp 12,4 triliun. Ini apakah salah persepsi dalam menganalisis anggaran ataukah mereka betul-betul memiliki data," terangnya.

Sudewo juga menilai refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 harus dianalisis lebih lanjut. Sebab menurutnya justru sederet kebijakan jaring pengaman sosial dalam kegiatan PEN salah sasaran.

Menurutnya justru orang desa tidak terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19. Rata-rata petani masih berkegiatan seperti biasanya. Sehingga justru dengan diberikan bantuan mereka malah digunakan untuk hal yang konsumtif.

"Sebagian besar di desa yang dapat itu justru belanja di toko emas, beli cincin, ini, itu. Apa nggak mengerikan seperti ini, padahal uang itu bisa dilakukan untuk kegiatan produktif," ucapnya.

Selain itu uang bantuan dalam rangka pandemi itu juga dinilainya justru membuat masyarakat di desa menjadi lebih malas karena sudah pasti mendapatkan bantuan. Padahal anggaran itu seharusnya digunakan untuk hal yang produktif. Oleh karena itu dia mengaku tidak terima anggaran Kemenhub dipangkas.

"Apakah semacam ini dievaluasi oleh Menteri Keuangan, saya tidak terima sama sekali dengan refocusing ini. Saya sangat-sangat tidak setuju. Tapi kapasitas saya sebagai anggota dewan saya berbuat apa. Saya hanya bisa mendorong pimpinan Komisi V, lakukan sesuatu supaya tidak mudah melakukan refocusing pemotongan anggaran," tegasnya.

Anggota Komisi VI Fraksi Partai PDIP, Sadarestuwati juga menilai hal yang sama. Menurutnya Kemenkeu seharusnya melihat lebih teliti kementerian dan lembaga mana yang harusnya mendapatkan pemangkasan anggaran yang lebih besar.

"Karena berbagai kementerian dan lembaga ini masih banyak justru yang anggarannya masih besar. Apalagi seperti sekolah, anak-anak ini belajar masih pakai aplikasi Zoom dan lainnya. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan refocusing, jangan kementerian dan lembaga yang penting justru dipotong habis," tegasnya.

(das/hns)