Tiket Pesawat Mahal Lagi Tanpa Subsidi, Begini Perbandingannya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 16 Feb 2021 06:50 WIB
Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) resmi melayani penerbangan internasional, Senin (1/5/2017). Garuda Indonesia jadi maskapai pertama yang melayani penerbangan rute luar negeri di terminal yang sebelumnya bernama Terminal 3 Ultimate tersebut.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

Dari hasil penelusuran pada 23 Oktober 2020 yang lalu di salah satu online travel agent (OTA), pada penerbangan dari Jakarta ke Medan dengan jadwal terbang 24 Oktober, tiket termurah ditawarkan Lion Air dengan harga Rp 509.000 per orang.

Sedangkan harga tiket pesawat yang ditawarkan Citilink mulai dari Rp 798.100 per orang, Batik Air Rp 896.000 per orang, dan Garuda Rp 1.645.100 per orang.

Sementara berdasarkan pengecekan yang dilakukan pada 15 Februari di rute yang sama untuk jadwal penerbangan 16 Februari, tiket pesawat termurah ditawarkan Citilink dengan harga Rp 677.800 per orang. Kemudian Lion Air menawarkan tiket seharga Rp 678.500 per orang.

Sedangkan harga yang ditawarkan Batik Air adalah Rp 682.200 per orang, dan Garuda Indonesia menawarkan harga Rp 2.113.900 per orang.

Sebagai informasi, sejak Oktober 2020 pemerintah memberikan subsidi berupa pembebasan tarif PJP2U kepada maskapai sebesar Rp 175 miliar dan bantuan kalibrasi Rp 40 miliar untuk AirNav, AP I, dan AP II.

Kebijakan subsidi ini berdampak langsung ke harga tiket pesawat. Subsidi ini diterapkan pada 13 bandara di Indonesia dan hanya dilakukan sejak Oktober hingga berakhir pada Desember 2020 yang lalu.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengungkapkan subsidi terhadap maskapai tahun ini belum bisa diputuskan akan dilanjutkan atau tidak. Belum ada mekanisme yang disetujui dari pemerintah untuk kembali memberikan subsidi bagi maskapai penerbangan.

"Subsidi yang sifatnya langsung pada airlines (maskapai) saat ini kami belum punya solusi. Karena airlines kita mungkin yang BUMN sudah ada langkah sendiri dari Kemenkeu. Kalau yang swasta belum ada mekanisme, dari government ke private seperti apa," ujar Novie dalam rapat kerja dengan komisi V DPR, Senin (8/2/2021).

Halaman

(hal/ara)