Ada Ancaman Lebih Besar Daripada #SellerAsingBunuhUMKM, Apa Itu?

Ada Ancaman Lebih Besar Daripada #SellerAsingBunuhUMKM, Apa Itu?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 19 Feb 2021 14:12 WIB
Ilustrasi belanja online
Ilustrasi/Foto: Shutterstock

Ikhsan mengatakan, UMKM Indonesia perlu didukung dengan kehadiran pasar yang lebih jelas. Cara menghadirkannya yang pertama dengan membuat e-commerce yang hanya memasarkan produk UMKM Indonesia.

"Nah tapi pemerintah yang punya, dikontrol pemerintah, data konsolidasi oleh pemerintah, pemanfaatan aset-aset pemerintah, dan seterusnya. Ini sudah kita teruskan. Akumindo sudah mengusulkan, dan kita mampu membuat aplikasi itu. Jadi semua produk UMKM Indonesia ada di situ, tidak tercampur dengan produk-produk China," urainya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, pemerintah menyerap produk UMKM secara merata, tak hanya di satu atau dua sektor saja. Dalam hal ini, ia menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang menggelontorkan anggaran Rp 321 triliun untuk menyerap produk UMKM harus diimplementasikan secara merata.

"Maksudnya UMKM apa? UMKM kan banyak. Ya harusnya dijelaskan, misalnya mau beli dari sektor farmasi, ada minyak kayu putih, dan seterusnya. Terus sektor pendidikan, mau beli meja, bangku, dan seterusnya. Itu untuk produk UMKM saja. Sekarang hanya secara umum produk UMKM, kan orang bingung produk UMKM apa nih? Paling kena-kenanya tau nggak? Kue untuk seminar apa, paling itu saja, nggak ada bedanya dari dulu. Kue-kue untuk rapat, jadi kebagiannya itu saja," papar Ikhsan.

ADVERTISEMENT

Ia juga meminta pemerintah khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mencatat transaksi penyerapan pemerintah terhadap produk UMKM untuk membuat aturan yang lebih sederhana bagi UMKM.

"Pemerintah harus mampu menyerap produk-produk UMKM Indo. Tidak lagi menggunakan LKPP, yang bikin tiarap kita kan LKPP yang menggunakan e-catalogue," pungkasnya.


(vdl/ara)

Hide Ads