.webp)
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan bisa mendorong perkuatan struktur industri nasional. Untuk mencapai hal tersebut, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan SWF bernama Indonesia Investment Authority (INA) perlu mengembangkan investasi industri strategis seperti industri hulu.
Industri hulu tanah air, menurut dia, selama ini menjadi titik lemah daya saing industri manufaktur nasional.
"Kehadiran LPI ini bertujuan meningkatkan optimalisasi nilai investasi pemerintah pusat, mendorong foreign direct investment dan perbaikan iklim investasi. Kita tahu, salah satu kendala untuk investasi asing ke Indonesia adalah kurangnya perhatian pada pengembangan industri hulu atau industri strategis. Kebijakan pengelolaan investasi oleh LPI diharapkan bisa menstimulus sektor ini," Kata Rachmat seperti dikutip, Selasa (22/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachmat mengatakan, untuk mempercepat transformasi dan pemulihan ekonomi, pemerintah perlu lebih memperhatikan pengembangan investasi di sektor hulu agar bisa mendorong gairah sektor manufaktur. Langkah ini penting untuk menjaga dan memenuhi sisi ketersediaan dan keterjangkauan pelaku industri dalam meminimalkan risiko. pandemi COVID-19 telah membuka mata dunia agar setiap negara perlu melepas ketergantungan pasokan bahan baku dan bahan baku penolong dari impor.
Sementara itu, sampai saat ini sekitar 70% dari kebutuhan bahan baku dan bahan baku penolong pada industri nasional masih tergantung pada impor.
"Saat ini upaya memperluas investasi di sektor hulu guna mendukung pasokan bahan baku dan baku penolong oleh industri di dalam negeri, harus menjadi prioritas. Dalam hal ini LPI diharapkan bisa berperan," katanya.
Rachmat juga meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) sebagai petunjuk pelaksana UU Ciptaker yang tengah disiapkan pemerintah bisa mendorong pengembangan industri strategis nasional. Memberi peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kerjasama penyertaan investasi antara LPI dan swasta, dalam pengembangan industri hulu perlu dilakukan.
"LPI tentu perlu menyiapkan daya tarik yang kuat, seperti memberi fasilitas atau kemudahan bagi investor yang bekerjasama dengan LPI," ungkapnya.
LPI resmi beroperasi setelah Presiden Jokowi resmi melantik dewan direksi pada Selasa (16/2). Sebagai modal awal, pemerintah menempatkan dana Rp 15 triliun dan akan ditingkatkan secara bertahap menjadi Rp 75 triliun sampai akhir 2021. Kehadiran lembaga ini mendapat respon positif, dan sejumlah media melansir bahwa LPI telah mendapat komitmen dari sejumlah lembaga investasi dari berbagai negara.
Lembaga itu antara lain International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat, Japan Bank fo International Cooperation (JBIC) dari Jepang, Abu Dhabi Investment Authority dari Uni Emirat Arab, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Kanada, APG-Netherland dari Belanda dan Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) Singapura.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, langkah pemerintah mendirikan LPI juga merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.
"LPI menjadi salah satu instrumen dan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk memulihkan perekonomian nasional akibat dampak dari pandemi COVID-19. Diharapkan, dengan kehadiran LPI target pertumbuhan ekonomi nasional bisa terealisasi," kata Sri Mulyani.
(hek/dna)
