Harta Karun RI Rp 19 Ribu T 'Dianggurin', Pemerintah Bisa Apa?

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 08 Mar 2021 16:01 WIB
Bawah laut Indonesia
Ilustrasi/Foto: (Thinkstock)
Jakarta -

Pemerintah harus mengambil langkah cepat agar potensi kekayaan atau harta karun kelautan Indonesia bisa dioptimalkan dengan baik. Sebab, potensi tersebut nilainya mencapai US$ 1.338 miliar atau setara Rp 19.133 triliun (kurs Rp 14.300) per tahun.

Apalagi, potensi harta karun kelautan Indonesia ini bukan hal yang baru atau sudah dihembuskan sejak lama.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim mengatakan banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar harta karun bernilai sekitar Rp 19.133 triliun ini tidak terkesan 'dianggurin'.

"Pertama, susun peta jalan pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang berkesinambungan," ujar Abdul Halim ketika dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Adapun potensi kekayaan sektor kelautan sebesar US$ 1.338 miliar ini, tersebar di 11 sektor yaitu perikanan tangkap yang potensinya US$ 20 miliar, perikanan budidaya US$ 210 miliar, industri pengolahan US$ 100 miliar, industri bioteknologi US$ 180 miliar, energi dan sumber daya mineral termasuk garam dan BMKT US$ 210 miliar.

Selanjutnya, ada pariwisata bahari US$ 60 miliar, transportasi laut US$ 30 miliar, industri dan jasa maritim US$ 200 miliar, coastal forestry US$ 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil US$ 120 miliar, dan sumber daya non konvensional US$ 200 miliar.

Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah, kata Abdul Halim adalah melibatkan pelaku usaha perikanan skala kecil seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan nelayan perempuan.

"Terlebih struktur perikanan kita didominasi oleh mereka, angkanya mencapai 93%," ujarnya.

Tonton juga Video "Jokowi: Sumber Daya Alam Laut RI Punya Potensi Rp 17 Ribu Triliun":

[Gambas:Video 20detik]



Upaya ketiga, pemerintah bisa mengevaluasi pelaksanaan program kerja reguler dan mengatasi kendala yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pengurusan administrasi perikanan, pelaporan hasil tangkapan atau hasil panen, infrastruktur pendukung yang masih belum memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Keempat, pemerintah bisa memperkuat diplomasi perikanan dengan memanfaatkan keberadaan atase perdagangan di setiap KBRI.

"Karena mereka bisa berperan sebagai product marketer," katanya.

Sementara Siswanto Rusdi, Direktur The National Institute mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan satu dari 11 sektor harta karun yang dimiliki Indonesia. Dia menilai, pemerintah harus memulainya dari sektor perikanan tangkap.

Lalu pemerintah juga bisa mempermudah proses perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan serta memenuhi kebutuhan infrastruktur agar investor tertarik menanamkan modalnya di tanah air.

"Kalau menurut saya ya perikanan tangkap, ini yang besar sekali potensinya. Bagaimana didorong armada berkembang, entah bagaimana caranya," kata Siswanto.

(hek/eds)