.webp)
Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog. Penolakan ini beralasan sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian. Oleh karena itu, ia meminta Perum Bulog meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.
"Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.
Hal tersebut bisa dilihat dari catatan BPS yang mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.
"Bulan Mei ini para petani se Indonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya," kata Daniel.
Bagaimana sikap Perum Bulog yang mendapat penugasan impor? Penjelasannya di halaman selanjutnya.
