.webp)
Jokowi mengatakan dalam situasi pandemi saat ini penting dilakukan konsolidasi anggaran dalam perencanaan APBD. Dia meminta agar para bupati membuka lebar-lebar aliran anggaran APBD secara detil.
"Yang biasa nggak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ucapnya.
Dia juga mengingatkan kepada para bupati agar tidak menebar anggaran ke seluruh dinas tanpa adanya skala prioritas. Menurutnya dengan memilih dinas yang prioritas untuk fokuskan anggaran jauh lebih bijak di situasi saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup beri prioritas. Misalnya saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana," tegasnya.
Menurutnya jauh lebih efektif jika anggaran di daerah sekitar 60-70% difokuskan hanya untuk 1 program. Dia mencontohkan program pembukaan sawah ataupun pasar. Dengan anggaran yang difokuskan maka program itu bisa terealisasikan dengan baik.
Jokowi berpesan agar jangan melakukan penebaran anggaran kebanyak dinas di masa sulit seperti ini. Sebab menurutnya jika memberikan anggaran yang besar ke dinas-dinas maka di tahun berikutnya anggaran yang diminta akan naik.
"Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja. Setahun hilang, 2 tahun ilang, kok nggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun nggak kelihatan apa-apa, karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tegasnya.
Jokowi pun menyarankan kepada para bupati agar melakukan konsolidasi pos anggaran. Fokuskan anggaran kepada 2 skala prioritas yang bisa dibiayai secara penuh dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal.
(das/fdl)
