Menyoal Rencana Impor Garam yang Terancam Mubazir 

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 21 Apr 2021 07:00 WIB
Sekitar 200 massa yang terdiri dari organisasi mahasiswa Garda NKRI dan para petani garam siang ini menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/5/2018). Mereka menolak kebijakan pemerintah mengenai impor garam 3,7 juta ton.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho

Namun, sayangnya, di sini pemerintah kurang tegas dalam mengawasi, sehingga dari total rekomendasi impor yang sudah dikeluarkan 2,1 juta ton untuk periode Januari-April 2021, realisasi impor yang dilakukan pelaku usaha baru mencapai 412 ribu ton atau 19% dari total rekomendasi tersebut.

Apabila dihitung dari alokasi awal yang 3 juta ton, maka realisasinya sampai April baru sampai 13,38%. Dikhawatirkan akhir tahun nanti Indonesia malah kelebihan garam impor, bila proses importasinya tak diawasi dengan baik.

"Ini perlu dicermati juga oleh kita bersama, dengan realisasi 4 bulan pertama ini belum mencapai 1/3 dari kuota sebesar 3 juta ton, padahal kalau dihitung per 4 bulan jadi ada 3 periode, kalau kita bagi 3 aja berarti harusnya 4 bulan pertama ini realisasi impor sudah mencapai 1 juta ton," sambungnya.

PR keempat adalah soal pengawasan pasca impor. Pemerintah dinilai tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap penggunaan garam impor oleh importir.

"Jadi berapa besar yang digunakan dan berapa besar yang disalurkan ke pihak lain itu tidak diawasi, jadi ada kemungkinan terdapat sisa stok garam impor yang tak terpakai oleh industri sehingga berpotensi ke pasar garam rakyat," katanya.

Potensi masuknya kelebihan garam impor ke pasar garam rakyat semakin besar apabila importir tidak melaporkan penggunaan serta penyaluran garam impornya kepada pemerintah.

"Dampaknya bisa terjadi disparitas harga antara garam impor dengan garam rakyat, dan menjadi insentif yang signifikan bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan lintas pasar tersebut," imbuhnya.

Halaman

(ara/ara)