Jakarta -
Penggunaan angkutan umum massal di daerah Jabodetabek masih tergolong sedikit. Penggunaan kendaraan pribadi dinilai terlalu besar di kawasan metropolitan ini.
Menurut Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Pramesti hal itu menyebabkan kemacetan yang sangat parah.
"Banyak kendaraan pribadi yang bergerak di Jabodetabek, sangat sedikit orang menggunakan angkutan umum massal. Ini mengakibatkan kemacetan, dan tidak tertatanya angkutan publik dengan baik," ungkap Polana dalam Webinar Layanan Buy the Service Bogor, Rabu (28/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemacetan yang terjadi ini menurut Polana menimbulkan sederet kerugian, secara ekonomi saja dia memaparkan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 71,4 triliun.
Jumlah sebesar itu berdasarkan Studi World Bank di 6 kota metropolitan Indonesia. Mulai dari Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar di tahun 2019.
"Tentu kerugian ekonomi akibat kemacetan ini luar biasa, terjadi kerugian Rp 71,4 triliun per tahun. Ini akibat pemborosan waktu dan BBM di 6 kota metropolitan sebagai acuan," ungkap Polana.
Dalam paparannya, gara-gara kemacetan pemborosan BBM juga terjadi sebanyak 2,2 juta liter per hari di 6 kota metropolitan termasuk juga Jabodetabek. Kemudian, diperkirakan ada 6 juta orang kehilangan waktu tiap jamnya di 6 kota metropolitan.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus menyiapkan transportasi umum dengan harapan adanya perpindahan kebiasaan penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan metode buy the service, paling baru program ini akan mulai diterapkan di Kota Bogor, Jawa Barat.
Melalui skema ini pemerintah akan membayar operasional bus 100% kepada operator bus. Pemerintah akan membuat kontrak dengan operator bus, lalu operator harus memenuhi beberapa standar pelayanan minimum dengan biaya operasional yang sudah dibayarkan oleh pemerintah.
"Kami akan menyiapkan ke operator penyedianya, lisensi akan diberikan ke operator yang memenuhi klasifikasi dan kontrak dengan operator. Mereka harus menjalankan standar pelayanan minimum yang ditetapkan, kalau ada yang melanggar itu maka akan disanksi," ungkap Polana.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penduduk Jabodetabek dengan penduduk mencapai 33 juta dan pergerakan orang hingga 88 juta per hari memang butuh angkutan umum massal yang baik. Kota Bogor akan menjadi salah satu percontohan program buy the service se-Jabodetabek.
"Jabodetabek ini satu yang besar lebih dari 33 juta penduduk, pergerakan mencapai 88 juta per hari. Tentu ini akan bisa melakukan upaya shifting dari pribadi ke angkutan umum apabila ada layanan yang baik, nyaman, dan aman. Kota Bogor akan jadi percontohan berikutnya," ujar Polana.
.webp)
