.webp)
Beberapa kekhawatiran lainnya meliputi ketidakjelasan soal insentif yang dijanjikan atas potensi hilangnya retribusi di daerah dengan kehadiran UU Cipta Kerja, demikian pula dengan pajak dan retribusi daerah.
"Jadi ini yang ingin kami sampaikan tadi tsunami regulasi. Jadi kami ingin support kami ingin bantu kementerian untuk mengidentifikasi mana saja, mana yang perlu dipercepat mana yang perlu jadi atensi," paparnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PR lainnya buat Bahlil terkait Sistem Online Single Submission (OSS). Menurut Bima, OSS malah membuat mundur sistem di daerah-daerah yang sudah maju terkait hal tersebut. Bima menyebut sistem pintu di daerahnya yaitu Bogor sudah lebih dulu menerapkan sistem tersebut. Bahkan, ia menemukan OSS yang dibuat pemerintah pusat lebih banyak kekurangannya yang perlu diperbaiki.
"Jadi bagi kota Bogor dan banyak kota lainnya yang sudah maju ini kayak kita mundur lagi," imbuhnya.
Beberapa kekurangan yang ditemukan Bima di aplikasi SIMBG OSS seperti aplikasi ini belum melakukan validasi NIK yang terintegrasi secara nasional, belum melakukan validasi NPWP dengan Dirjen Pajak, begitu juga dengan validasi PBB, belum juga punya sistem pembayaran yang host to host dengan perbankan, dan belum ada koordinat koordinat peta lokasi, fasilitas tanda tangan elektronik, monitoring piutang dan lainnya. Sedangkan, di Bogor sudah punya itu semua.
"Ini kita bangun bertahun-tahun pak menteri. Belum lagi cetak mandiri IMB, kita sekarang sudah memungkinkan IMB itu dicetak sendiri oleh pemohon. Ini kita belum lihat ada di SIMBG," ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap agar diikutsertakan dalam setiap penerapan kebijakan bukan hanya sekadar jadi target sosialisasi.
"Pertama sosialisasi ok tapi rasanya harus lebih banyak simulasi jadi ke wilayah langsung SIMBG begini, kalian punya aplikasi apa, apa persoalannya," pintanya.
"Nah poin kedua adalah rasanya harus timeline nya lebih realistis. Di amanat ini ada 2 bulan RT/RW harus terintegrasi. Susah pak. RT/RW ini tidak semua daerah juga sudah selesai, jadi rasanya pak Menteri harus punya tim yang lebih bisa komunikasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengupdate memetakan itu," sambungnya.
(fdl/fdl)
