Buntut Dugaan Kebocoran, BPJS Kesehatan Setop Kerja Sama Tukar Data

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 16:39 WIB
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan pembatalan kenaikan iuran tersebut menuai beragam respon dari masyarakat.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Manajemen BPJS Kesehatan melakukan sejumlah langkah preventif untuk melindungi data peserta. Hal ini dilakukan usai adanya dugaan kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan dan dijual di internet.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan dan menunda sementara semua kerja sama terkait pertukaran data BPJS Kesehatan. Pihaknya juga menutup semua data internal dan melakukan investigasi.

"Kami amankan titik akses, dengan melakukan penutupan dan lalu investigasi. Kami juga langsung tunda semua kerja sama terkait pertukaran data," ungkap Ali Ghufron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

Sejak Sabtu, 22 Mei yang lalu, dia mengatakan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan investigasi mendalam soal data yang tersebar di internet. Hal ini dilakukan guna membuktikan apakah dugaan kebocoran benar terjadi pada data BPJS Kesehatan.

"Sabtu 22 Mei, kami dengan BSSN dan tim security operation system melakukan penelusuran melalui digital forensik. Tapi kami ini belum selesai, jadi kami belum tahu ada kebocoran atau tidak, tapi sudah ramai kalau ini bocor," ungkap Ali Ghufron.

Sebagai langkah hukum, pihaknya juga sudah melakukan laporan ke Bareskrim Polri. Pihaknya juga bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan, untuk memberikan laporan soal dugaan kebocoran data peserta ini.

Lanjut halaman berikutnya soal kasus BPJS Kesehatan.