Saatnya Pelabuhan Perikanan Indonesia Naik Kelas

Keluhan nelayan Pati menyoal kondisi pelabuhan perikanan mempertegas bahwa tempat mereka mendaratkan hasil tangkapan memang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa persoalan yang rutin saya temukan saat turun langsung ke lapangan adalah pendangkalan alur sungai menuju kolam pelabuhan, rob, TPI bau menyengat dan kotor, kurangnya fasilitas seperti coldstorage dan akses bahan bakar, serta adanya "jarak" antara pelabuhan dengan ekosistem usaha.

Padahal terintegrasinya sektor hulu hingga hilir memiliki banyak keuntungan, mulai dari meminimalisir peran tengkulak, pemasaran hasil tangkapan nelayan yang lebih mudah dan efiesien, hingga penyerapan tenaga kerja di pelabuhan bertambah banyak.

Mengurai klasifikasi pelabuhan perikanan di Indonesia, setidaknya terdapat empat kelas. Mulai dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS/Tipe A), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN/Tipe B), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP/Tipe C), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Tipe D).

Dari total 500-an pelabuhan perikanan yang tersebar di Nusantara, 115 di antaranya sudah ditetapkan kelasnya. Rinciannya PPS sebanyak 7 pelabuhan, PPN 18 pelabuhan, PPP 42 pelabuhan, PPI 46 pelabuhan, dan satu pelabuhan perikanan dikelola oleh swasta. KKP mengelola 22 bagian di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Sebagian besar Tipe A - B dan
ada satu Tipe C yakni PPP Teluk Batang di Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Peran pelabuhan perikanan memang sangat vital sebab berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga keselamatan para nelayan. Tugas pokoknya yaitu memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di satu wilayah, pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestarian, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Maka dari itu, tak ada kata lain selain dari serius mengembangkan fasilitas pelabuhan perikanan menjadi lebih modern, diiringi pelayanan dan pengawasan yang prima serta berintegritas. Sejauh ini, proyek pengembangan pelabuhan perikanan di lingkar luar eco-fishing port yang direncanakan menyasar empat pelabuhan perikanan mewakili Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi di bagian timur, terus kami matangkan. Begitu juga dengan upaya mengintegrasikan pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, di mana salah satu tujuannya untuk menguatkan pelabuhan sebagai pusat kegiatan industri perikanan.

Sejalan dengan terintegrasinya proses dari hulu hingga hilir di pelabuhan, saya menyakini juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas perikanan budidaya di Indonesia. Pembudidaya sangat mungkin menyuplai bahan baku ke unit-unit pengolah ikan yang ada di pelabuhan.

Saya menargetkan, dua tiga tahun ke depan proyek pengembangan ini sudah membuahkan hasil, sehingga negara kita memiliki pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional yang dapat mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan melahirkan banyak manfaat. Mulai dari peningkatan kualitas ikan sehingga menambah daya tawar di pasar lokal maupun internasional, harga jual ikan lebih stabil, pasokan ikan untuk konsumsi maupun bahan baku industri terjamin, pendapatan negara melalui PNBP di pelabuhan bertambah, dan keuntungan-keuntungan lain muaranya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, taraf hidup nelayan ikut berkembang. Pendapatan mereka meningkat dan bisa meng-upgrade kapal-kapal yang dimiliki menjadi lebih modern. Ditambah mereka akan memiliki jaminan sosial yang merupakan hasil dari implementasi program prioritas penarikan PNBP pasca-produksi.

Peningkatan fasilitas pelabuhan juga mendorong pengawasan menjadi lebih optimal. Akan ada sistem yang memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan yang tengah melaut. Bila sewaktu-waktu nelayan butuh bantuan, tim SAR dapat segera turun ke titik tujuan, begitu pun saat kapal melanggar batas area penangkapan, bisa segera diingatkan oleh tim pemantau di pelabuhan.

Kemudian pemasaran hasil perikanan lebih efisien dan transparan. Pembayaran tidak lagi mengandalkan uang tunai, pembelian bisa dilakukan secara online, dan pergerakan harga ikan dapat dipantau melalui layar informasi. Sedangkan dari fisik bangunan menjadi lebih bersih, terawat, dan modern yang dapat mendukung tumbuhnya usaha turunan lain, salah satunya rumah makan seafood. Pengunjung juga akan merasa nyaman berada di pelabuhan.

Lalu bagaimana cara Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan infrastruktur pelabuhan menjadi lebih modern? Langsung klik halaman berikutnya.