Munas Kadin di Bali Dibatalkan, Pengurus Protes Keras

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 27 Mei 2021 09:44 WIB
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menggelar acara silahturahmi Merajut Kebersamaan untuk Indonesia Damai. Ini momen saat Erick Tohir dan Erwin Aksa cs kembali bersatu.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Keputusan pembatalan Munas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanggal 2-4 Juni 2021 di Bali mendapat kritik dari pengurus. Keputusan ini dinilai mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan salah satu Pengurus Kadin Indonesia Kamrussamad dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (27/5/2021).

"Pembatalan Munas Kadin tanggal 2-4 Juni 2021 di Bali telah mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya sektor pariwisata," katanya.

Ia menilai, tindakan Ketua Umum Rosan Roeslani telah melanggar AD/ART karena masa kepengurusannya berakhir sejak akhir tahun 2020. Tapi, karena pandemi COVID-19 maka pada Januari 2021 diputuskan Munas di Bali 2-4 Juni 2021.

Namun, lanjutnya, tanpa alasan yang jelas dalam rapat harian 25 Mei 2021 tiba-tiba dipaksakan untuk dibatalkan. Menurut Rosan, kata Kamrussamad, hal itu merupakan perintah presiden. Kamrussamad pun mempertanyakan hal tersebut.

"Perlu penjelasan, karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk presiden sesuai paparan Rosan pada rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada Bulan April 2021. Lalu yang mana benar? Kenapa dunia usaha dipermainkan seperti ini saat ekonomi masih sulit dan pemerintah perlu dunia usaha untuk menyerap kredit perbankan," paparnya.

Dia bilang, UMKM serta dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan even nasional tersebut yaitu industri perhotelan, transportasi serta industri kuliner yang sudah menyiapkan bahan baku menjadi kecewa besar bahkan berpotensi mengalami kerugian.

"Kita minta pemerintah bijaksana untuk memberikan penjelasan atas pemaksaan pembatalan Munas oleh Menteri Sekretaris Negara yang disampaikan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani agar dunia usaha mendapatkan kepastian bahwa pemerintah sungguh sungguh dalam menjalankan pemulihan ekonomi Nasional (PEN)," ujarnya.

(acd/zlf)