Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan mengatur ulang perdagangan di e-commerce. Langkah ini salah satunya ditujukan untuk melindungi usaha mikro kecil menengah UMKM.
"Jadi urusan masalah e-commerce ini memang mesti ditata ulang," katanya di Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Dia mengatakan, e-commerce ini berbeda dengan bisnis lainnya yang memiliki keuntungan dan biaya (cost) yang jelas.
"Kalau e-commerce kan nggak, berapa yang lihat, berapa visit berapa transaksi, bukan transaksi untung ruginya, transaksinya berapa dikali valuation, itu lah entreprise value. Berbeda sama kita dagang ini, jadi karena begitu terjadi ekses-ekses. Ekses ini yang mestinya saya perbaiki," ujarnya.
Ia pun bercerita, Januari lalu ada sidang dari World Economic Forum (WEF) yang digelar secara online. Kemudian dari acara itu ia mendapat artikel yang mengangkat tentang impor murah ke Indonesia.
Dia bilang, pada 2016-2018 industri fashion Islam Indonesia sebenarnya sedang tumbuh dengan luar biasa.
"Jadi Pasar Tanah Abang itu adalah konveksi orang Indonesia sebenarnya," katanya.
Namun, setelah itu datanglah platform digital e-commerce cross border. Cross border ini ialah e-commerce yang bisa membawa penjual-penjual asing berjualan di Indonesia. Sementara, sisi lainnya ada e-commerce domestik yang membawa penjual-penjual Indonesia.
"Kalau itu mereka ketahuan siapa yang jual, yang jual ketahuan orang Indonesia. Tapi cross border kita nggak tahu siapa yang jual. Jadi mereka ini tiba-tiba dengan artificial intelligence itu bisa melihat siapa nih orang Indonesia beli apa, warnanya apa, harganya berapa," katanya.
Kembali ke laporan tersebut, tahun 2016-2018 itu ada satu perusahaan konveksi yang mengeluarkan biaya gaji US$ 680.000. Tapi, setelah itu pasarnya 'disedot' dengan kehadiran e-commerce cross border ini.
"Ia bisa tahu pakai barang paling murah di China bagaimana, dipotong pakai laser, nggak usah lagi dijahit lagi, itu ketahuan warnanya apa, sampai kalau pakai hijab pakai bros di bawahnya itu ketahuan, mereka sedot mereka ambil, mereka jual. Mereka taruh di PLB (pusat logistik berikat) bayar taxnya, taxnya itu pajaknya totalnya cuma US$ 41.800," terangnya.
Menurutnya, hal itu yang akan memukul UMKM Indonesia. Maka itu, pihaknya akan mengatur e-commerce.
"Nah ini yang menjadi masalah, ini yang menghancurkan UMKM kita, impor langsung pakai PLB, 4 jam bisa sampai di rumah, di owner, sedangkan ke Pasar Tanah Abang nggak bisa," katanya.
Terlebih, harga barang yang masuk pun sangat murah. Dia melanjutkan, jika tidak diatur maka Indonesia hanya akan menjadi tempat 'bermain' pengusaha asing.
"Tahu nggak harga jilbab berapa, ini Bu Sri Mulyani yang lihatin dan ini bisa diconfirm Rp 1.900 bayar parkir di Tanah Abang aja Rp 2.000 tiga jam. Ini Rp 1.900 sudah sampai di rumah. Jadi memang menghancurkan, ini yang disebut predatory pricing, kalau nggak saya atur, rusak, jadi kita tempat bermainnya pengusaha-pengusaha cross border," ujarnya.
