.webp)
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam kondisi mati suri. Padahal, perusahaan ini memiliki umur panjang yakni sampai 200 tahun atau jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia.
Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Hendrik Lewerissa pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan perhatian. Dia mengatakan, PNRI ini lebih tua daripada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jadi, perusahaan ini punya sejarah panjang.
"Saya mau meminta perhatian Pak Menteri untuk, satu, BUMN yaitu Perum PNRI Percetakan Negara Republik Indonesia. Ini BUMN tertua di Indonesia sebenarnya, bahkan lebih tua sejarahnya dibandingkan Jiwasraya. PNRI itu didirikan 1809, Jiwasraya itu 1859. Jadi luar biasa sejarahnya," katanya dalam rapat kerja di Komisi VI, Kamis (3/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 yang memberikan penugasan Perum PNRI untuk mencetak lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, tambahan berita negara, dokumen pemilihan umum, bahkan mencetak kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, smart card dan lain-lain," tambahnya.
Dia mengatakan, BUMN itu saat ini mati suri. Sementara swasta berkibar di pasar atau cakupan yang sama. Menurutnya, PNRI perlu perhatian karena PNRI merupakan perusahaan negara.
"Tapi hari ini kita tahu betul bahwa PNRI sudah mati suri, sayang juga ini Pak, dia mati suri. Sementara swasta berkibar untuk scope kerja yang sama. Memang betul PNRI tidak bisa memonopoli jasa percetakan misalnya ijazah atau administrasi pemilihan umum pasti harus lewat pengadaan barang dan jasa ada PP-nya juga. Tapi kan ini milik negara, kalau kita membiarkan BUMN ini mati sementara swasta merajalela di segmen pasar itu di mana keberpihakan kita dan di mana visi kita penguatan BUMN," terangnya.
Ia juga mengaku miris dengan kondisi PNRI. Menurutnya, jika PNRI kalah saing seharusnya pemerintah bisa memberikan bantuan.
"Saya miris nasib PNRI hari ini, karena swasta berkuasa di segmen pasar, di pangsa pasar yang mestinya harus menjadi captive market PNRI. Apa masalahnya Pak Menteri? Kalau memang kalah bersaing butuh capex yang besar, atau working capital untuk alih teknologi, switch teknologi ke teknologi digital ya dibantu Pak," katanya.
Apa kata Menteri BUMN Erick Thohir? klik halaman berikutnya.
Erick Thohir tak secara detil mengungkap langkah apa yang ditempuh untuk BUMN yang berdiri pada 1809 tersebut. Meski begitu, Erick bercerita mengenai langkah-langkahnya membentuk holding BUMN yang saat ini mengalami keterlambatan.
"Mengenai pertanyaan mengenai PNRI ataupun kondisi-kondisi mengenai holdingisasi saya rasa nanti kita bisa jelaskan. Tapi intinya beberapa holdingisasi ini agak terlambat karena proses administrasi banyak kementerian, seperti apa yang kita canangkan di tahun kemarin targetnya 3 bulan, baru tahun ini bisa karena approval dari banyak kementerian ketika kita mau memergerkan itu perlu proses," paparnya.
Erick mengatakan, PT Energi Management Indonesia (Persero) atau EMI kini sudah jadi satu dengan PT PLN (Persero). Kemudian, untuk holding pangan telah mendapat izin prakarsa.
"(Holding pangan) izin prakarsa baru saja keluar, memang proses saya rasa memang panjang di kementerian ini, jadi yang kita mau cepat, perlu proses," tambahnya.
Kemudian, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus juga akan dijadikan satu. Dia bilang, PNRI juga akan mengarah ke sana.
"Sama juga yang sejak awal Perinus Perindo kalau kita lihat bisnisnya ya sama aja, ngapain punya dua, itu prakarsanya sudah disetujui. Percetakan sama Peruri sudah ke arah yang sama," ungkapnya.
(acd/fdl)
