Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memaparkan realisasi anggaran tahun 2021. Menurut Bima, realisasi lembaga pemerintah itu sampai Mei 2021 baru mencapai 36,03% dari total pagu alokasi BKN tahun anggaran (TA) 2021.
"Sampai dengan bulan Mei tahun 2021 realisasi anggaran BKN sudah mencapai 36,03% atau sebesar Rp 215.510.005.679," ujar Bima dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (8/6/2021).
Salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran sampai menjelang pertengahan tahun ini adalah pandemi COVID-19. Selain itu, juga karena adanya refocusing anggaran di awal tahun lalu.
"Pada triwulan pertama ini masih belum terserap dan terlaksana secara optimal dikarenakan adanya refocusing anggaran pada awal tahun sehingga perlu penyesuaian target dan juga terjadinya pandemi COVID-19 di beberapa daerah yang masih meningkat yang menyebabkan beberapa kegiatan menjadi tertunda," ungkapnya.
Untuk diketahui, sebelum dilakukan penghematan, pagu awal BKN TA 2021 adalah sebesar Rp 634,1 miliar yang berasal dari rupiah murni sebesar Rp 625,46 miliar dan PNBP sebesar Rp 8,63 miliar. Lalu, pada Februari 2021 terjadi refocussing anggaran sehingga pagu anggaran BKN saat itu menjadi Rp 618,26 miliar. Namun, di saat yang sama BKN menerima penambahan PNBP sehingga anggarannya menjadi Rp 619,52 miliar.
Tak lama kemudian pemerintah menetapkan penghematan yang kedua, sehingga pagu anggaran BKN menjadi Rp 598,17 miliar. Total anggaran itu dibagi kepada 2 program utama yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp 529,47 miliar dan program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN sebesar Rp 68,69 miliar.
Namun, saat ini realisasinya baru 36,03% yang mana untuk program dukungan manajemen baru terserap sebanyak 38,61% atau sebesar Rp 204,4 miliar. Serta, program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN baru terserap 16,11% atau sebesar Rp 11 miliar.
Sedangkan, dari jenis belanjanya BKN baru membelanjakan sebanyak 42% anggaran belanja pegawai dari total Rp 324,19 miliar, 27,27% anggaran belanja barang dari total Rp 204,34 miliar, dan 34,13% anggaran belanja modal dari total Rp 67,63 miliar.
Lalu, untuk anggaran program prioritas nasional sampai dengan Triwulan I-2021, BKN baru merealisasikan sebesar 17% untuk program penyusunan rencana pengembangan karier instansi pemerintah, 1% untuk program pembangunan sistem informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi, 6% untuk program data ASN yang akurat dan komprehensif.
Selain itu, BKN baru merealisasikan 5% untuk program penerapan sistem informasi E-kinerja ASN terintegrasi pada K/L, 4% untuk program evaluasi ssitem seleksi berbasis CAT BKN, dan 1% untuk pemetaan penilaian kompetensi ASN.
Tonton juga Video: Polri Minta Tambahan Anggaran 2022 Sebesar Rp 28,5 T
