Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Adapun hal ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Langkah strategis tersebut yakni, menjalin kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek, termasuk melakukan pembaruan kebijakan harga ikan. KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan perikanan.
"KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata NTN masih pada angka 103. Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar peningkatan NTN," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).
Dalam Rakor Tingkat Menteri (RTM) hari ini, Trenggono beserta jajarannya juga mencoba menelusuri dan mengumpulkan data penyebab NTN yang masih rendah.
Dikatakan Trenggono, nilai produksi ikan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Menurutnya, NTN di Indonesia seharusnya dapat lebih tinggi, namun kenyataannya nilai rata-rata NTN tahun 2020 hanya di angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia saat ini di angka 103,4.
Trenggono menjelaskan rendahnya nilai NTN disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan usaha perikanan sempat lesu selama Maret-April 2020. Di samping itu, rendahnya NTN juga disebabkan besarnya pengeluaran operasional dan ketidakjelasan tolok ukur kesejahteraan nelayan.
"Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraan. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain. Hal inilah yang perlu segera kita benahi juga. Saya sudah dorong terus di internal agar bulan ini kita tau starting point dimana, lalu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan masyarakat nelayan," tegas Trenggono.
Di kesempatan tersebut, Trenggono pun memparkan program terobosan KKP lainnya hingga tahun 2024. Program tersebut meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Terkait program ini, Trenggono meminta dukungan dan kerja sama lintas sektor dan Bappenas agar seluruh target dapat segera tercapai.
"Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi. Saya berharap dengan adanya kerja sama antar lembaga dan kementerian ini dapat menyukseskan dan mempercepat target untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan," harapnya.
Sebagai informasi, rapat RPJMN 2020-2024 selain membahas mengenai NTN juga membahas NTP (Nilai Tukar Petani). Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta para jajaran dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
(prf/hns)
