Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian nasional mulai membaik meskipun saat ini Indonesia dan negara lain di dunia belum lepas dari pandemi COVID-19. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari minus 2,19% di Q4-2020 menjadi minus 0,74% di Q1-2021.
"Hal ini ditopang dari berbagai stimulus terutama belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik," tegas Teten dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).
Dalam Webinar HR Academy, UMKM Fast Track untuk Peluang Ekspor Masuk Pasar Mesir, di Jakarta, Teten mengutip hasil survei BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-2021) yang menyebut Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di Q3 2020 menjadi 136,3 di Q4 2020.
"Pelaku UMKM optimistis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak COVID-19 dengan baik. Saya kira IKP sudah pas dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Teten mengatakan digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 14% dibanding beberapa negara lainnya seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau China yang mencapai 60%.
"Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%," jelasnya.
Kendati demikian, statistik e-Commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68% usaha e-Commerce melakukan ekspor, 54,01%-nya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, bukan sektor produktif. Untuk itu, dia membeberkan 3 strategi utama yang akan dan sedang dilakukan untuk meningkatkan ekspor UMKM.
Pertama, penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri.
"Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC, BKPM, serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat," kata Teten.
Kedua, peningkatan kualitas SDM dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing.
"Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO, HACCP, SNI, Organik, FSSC/BRC, dan SVLK," tuturnya.
Baca juga: RI Kejar 30 Juta UMKM Go Digital hingga 2024 |
Selain itu, bersama Bappenas, tahun ini Kemenkop UKM akan melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal FS untuk komoditas rotan (Jateng), FS untuk komoditas kelapa (Sulut), FS untuk komoditas sapi (NTT), FS untuk komoditas nilam (Aceh), dan FS untuk komoditas biofarmaka (Kaltim).
Ketiga, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah di antaranya melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya: crowdfunding, modal ventura, dan CSR.
"Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta naik menjadi Rp 20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta," ungkapnya.
Ia menjelaskan komoditas ekspor terbesar dari Indonesia ke Mesir berdasarkan data International Trade Center 2021 adalah minyak sawit nilai aktual 609 juta USD dengan potensi US$ 876,8 juta, kopi (green beans) nilai aktual US$ 54,7 juta, kayu lapis/laminasi nilai aktual 6,4 juta USD dengan potensi US$ 32,9 juta, kelapa kering nilai aktual US$ 5,4 juta dengan potensi US$ 28,2 juta, minyak cokat nilai aktual US$ 5,4 juta dengan potensi US$ 13,8 juta, dan tuna kering/diawetkan nilai aktual US$ 3,3 juta dengan potensi US$ 23,2 juta.
"Dengan data di atas, masih besar peluang dan potensi yang bisa kita maksimalkan untuk masuk pasar Mesir," tegasnya.
Digitalisasi UMKM
Lebih lanjut Teten menjelaskan salah satu cara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu bertahan di masa pandemi adalah dengan digitalisasi. Menurutnya, selama pandemi terdapat 38% pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Riset Google, Temasek, Bain, 2020). Bahkan, World Bank menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik.
Ia menegaskan Kemenkop UKM akan terus mendorong UMKM Go-Digital dengan 2 pendekatan, yaitu, pertama melalui peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha.
"Digitalisasi tidak hanya dalam memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing)," terangnya.
Kedua, kata Teten, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM.
"Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 5 juta UMKM atau total 13,7 juta UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital (21% total populasi UMKM)," pungkasnya.
(ncm/hns)
