Guna membantu program vaksinasi pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyelenggarakan program vaksinasi Gotong Royong. Kendati demikian, program yang sudah dimulai sejak 18 Mei 2021 ini diketahui masih menemui tantangan.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi pihaknya saat ini untuk vaksin Gotong Royong adalah memenuhi permintaan dari 28 ribu perusahaan yang sudah mendaftar melalui KADIN.
"Arahan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan vaksin gelombang pertama untuk sektor manufaktur di daerah Jabodetabek," jelas Shinta dikutip dari situs resmi covid19.go.id, Kamis (17/6/2021).
Dalam diskusi virtual Dialog Produktif bertema 'Siap Jaga Indonesia dengan Vaksin Gotong Royong' yang berlangsung Rabu (16/6), Shinta mengatakan pihaknya mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar. Sebab, suplai vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong datang secara bertahap.
Ia pun menambahkan, Bio Farma yang juga menjadi penyelenggara vaksin Gotong Royong bersama KADIN memiliki komitmen untuk menyuplai sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm guna menyukseskan program ini.
"Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin Gotong Royong ini tidak wajib. Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin Gotong Royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah," katanya.
Sebagai informasi, sama dengan vaksinasi program pemerintah, vaksinasi Gotong Royong tidak membebankan biaya pada target sasaran. Adapun sumber pembiayaan pengadaan vaksin Gotong Royong adalah dari pendanaan mandiri perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi gratis kepada karyawannya.
Shinta menjelaskan vaksinasi Gotong Royong yang diupayakan KADIN dan pengusaha Indonesia untuk memvaksinasi tenaga kerja Indonesia merupakan pelengkap. Hal ini bertujuan untuk mempercepat cakupan herd immunity di Tanah Air.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini Permenkes No. 18 tahun 2021 juga dinilai tepat demi menghindari politisasi vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Gelaran diskusi virtual ini tak hanya dihadiri oleh perwakilan KADIN saja, akan tetapi juga turut dihadiri oleh Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., serta Chairman of the Indonesia Health Economic Association, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH.
(prf/hns)
