Para eks pilot PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang tergabung dalam Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Para eks pilot Merpati meminta bantuan Jokowi untuk mendapatkan hak pesangon yang sejak 2016 belum dilunasi perusahaan.
"Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkannya hak pesangon kami yang sejak tahun 2016 belum tuntas diselesaikan oleh PT Merpati sebagai perusahaan milik negara," tulis surat tersebut yang diteken Ketua PPEM Capt. Anthony Ajawaila, Sabtu (19/6/2021).
Selain pesangon, para eks pilot Merpati juga meminta kepastian hak pensiun yang belum dibayar lunas perusahaan.
"Begitupun hak pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada kepastian maupun kejelasan kapan akan diselesaikan dan dibayarkan secara tuntas sejak dikeluarkannya pengumuman bahwa Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines telah dibekukan dan dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada 22 Januari 2015," lanjut surat tersebut.
Sebagai informasi, kondisi Merpati saat ini bisa disebut mati suri. Namun, Kementerian BUMN belum bisa memutuskan apakah maskapai pelat merah tersebut akan dibubarkan atau tidak.
Baca juga: Kondisi 10 BUMN 'Sakit' yang Jadi Pasien PPA |
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembubaran Merpati masih harus dikaji. Pasalnya, masih ada persoalan kewajiban manajemen yang belum diselesaikan.
"Merpati masih perlu pengkajian, karena masih ada fasilitas-fasilitas pinjaman yang harus direstrukturisasi, dan masih ada krediturnya," kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Ia mengatakan, jika Merpati dibubarkan, prosesnya pun membutuhkan waktu yang tak sebentar. "Jadi kalau Merpati mungkin butuh waktu karena perlu penyelesaian kewajiban dulu," urainya.
(ara/fdl)