Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa buka-bukaan pemerintah menganggarkan belanja militer sebesar US$ 20,7 miliar atau Rp 298,08 triliun (kurs Rp14.400). Anggaran ini berlaku untuk 2020-2024 mendatang.
Suharso mengatakan angka itu dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) selama jangka waktu tersebut.
"Untuk 5 tahun yang akan datang 2020-2024 kami memberikan angka sekitar US$ 20,7 miliar. Dari mana angka itu? Kami tidak petik dari langit begitu.. benggg... gitu, tidak. Kami melihat, kami ambil waktu sekitar 15 tahun itu berapa kira-kira rata-rata pertumbuhan ekonomi dan berapa total PDB kita selama 15 tahun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (23/6/2021).
Suharso menjelaskan yang menjadi faktor paling besar dalam pinjaman luar negeri itu untuk belanja militer. Selama ini dalam belanja untuk sektor tersebut Indonesia dinilai masih di bawah 1% dari PDB.
"Rata-rata belanja untuk militer itu kira-kira kalau negara-negara maju di atas 2% dari PDB, ada yang 1-1,5% di atas PDB. Hanya kira-kira 30-an negara di bawah 1%, Indonesia masuk dalam kelompok negara di bawah 1% jadi termasuk di negara-negara sebagian besar di Afrika, Amerika latin, negara-negara kecil," sebutnya.
Hal itu membuat kekuatan militer Indonesia masih kalah dengan negara lain. Jumlah batalyon di Indonesia pun disebut tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten/kota.
"Kita baru tahu misalnya jumlah batalyon kita tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota di indonesia, kita hanya punya 300-an batalyon," ungkap Suharso.
