Biar Nggak Kesulitan Bayar Utang, Pemerintah Harus Apa?

Biar Nggak Kesulitan Bayar Utang, Pemerintah Harus Apa?

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 25 Jun 2021 13:31 WIB
Utang Pemerintah RI
Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kemampuan pemerintah membayar utang yang akan melemah. Sebab, utang pemerintah dan biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan PDB. Pemerintah tentu tidak bisa tinggal diam agar tak kehilangan kemampuan membayar utang.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pemerintah harus mulai selektif dalam memberikan insentif pajak yang selama ini diberikan ke pengusaha.

"Dilihat dari 2014-2019, rasio pajak itu sudah turun terus, dari 2014 itu 11,4% rasio pajak terhadap PDB, turun 2019 menjadi 9,8%. Salah satu penurunan itu karena insentif-insentif pajak. Kan pemerintah memberikan insentif pajak yang namanya paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai jilid 16," katanya kepada detikcom, Jumat (25/6/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu adalah penghamburan-penghamburan fiskal, penghamburan uang pajak, yang diberikan insentif tetapi ternyata insentif tersebut tidak mengangkat ekonomi, tidak mengangkat penerimaan," sambungnya.

Jadi, dia menyarankan pemerintah mengevaluasi program-program insentif yang dia nilai gagal, sehingga penerimaan negara bisa membaik karena tidak perlu memberikan insentif yang tidak memberikan dampak secara signifikan.

ADVERTISEMENT

"Untuk apa memberikan insentif kepada korporasi, kepada orang kaya tetapi akhirnya tidak membawa manfaat kepada ekonomi," jelas Anthony.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menyebut pemerintah harus berhemat agar defisit anggaran yang menyebabkan utang membengkak bisa ditekan.

"Mengurangi defisit itu adalah berarti belanjanya itu ditekan, pemerintah punya ikat pinggang itu harusnya dikencangkan, harus dipotong itu anggaran-anggaran yang mubazir, contohnya alutsista itu dicoret saja, sudah jelas kan kita bukan lagi kondisi perang. Work from Bali sudah dicoret saja, ngapain mau mubazirin duit di kala masyarakat masih membutuhkan uang, lagi susah Dan proyek-proyek mubazir lainnya," jelasnya.

"Dan itu bisa banget dilakukan oleh pemerintah, tinggal kemauan politik saja mau atau tidak," tambah Dzulfian.


Hide Ads