Penerapan PPKM Darurat sudah berlangsung selama sepekan terhitung dari tanggal 3 Juli 2021. Meski begitu, kasus COVID-19 tetap mengalami peningkatan per Jumat (9/7) kemarin, kasus baru menembus hingga 38.124 kasus.
Antara pengusaha dan ekonom pun memiliki pandangan yang berbeda mengenai ulasan sepekan PPKM Darurat. Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan, penerapan PPKM Darurat di pekan pertama tak memberikan dampak yang signifikan.
"Minggu pertama ini dapat dikatakan tujuan PPKM untuk memutus mata rantai penularan tidak tercapai bahkan mungkin kerumunan dan kemacetan penutupan jalan menimbulkan klaster baru," kata Anthony saat dihubungi detikcom, Sabtu (10/7/2021).
Dia berpendapat, justru di awal penerapannya sempat terjadi keributan dan kerumunan. Menurutnya, hal itu terjadi disebabkan salah satunya karena ketidakjelasan peraturan maupun minim sosialisasi.
Di sisi lain, pelanggaran dari masyarakat pun beberapa kali terjadi. Dia mengatakan, umumnya semua sektor perekonomian terkena dampak negatif kecuali untuk sektor terkait farmasi, alat kesehatan dan penunjang sektor kesehatan lainnya.
"Selama pandemi masih meningkat, ekonomi akan turun lagi, bisa masuk resesi lagi karena masyarakat kelompok menengah atas menahan belanja," ujarnya.
Lain halnya dengan pengusaha. Ketua HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, di pekan pertama PPKM Darurat sudah berjalan efektif.
Dia mengatakan, dari sisi kedisiplinan antara masyarakat termasuk pengusaha cukup baik namun perlu ditingkatkan. "Kami sudah melihat bahwasanya sudah sangat efektif dalam arti kata bahwa dari sisi disiplin masyarakat sudah lumayan cukup bagus walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan termasuk dari kami kalangan pengusaha," kata Sarman.
"Makanya dalam hal ini kami dari kalangan pengusaha berharap kepada pemerintah bahwa berbagai kebijakan-kebijakan seperti PPKM Darurat ini tidak boleh berhenti dari sisi sosialisasi dan pengawasan," sambungnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi secara komprehensif ke seluruh elemen masyarakat termasuk petugas yang ada di lapangan. Sehingga, kata dia, tidak terjadi peristiwa kesalahpahaman seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu.
"Contoh misalnya kemarin katakanlah ada perusahaan asuransi, nah mereka ini apakah masuk dalam esensial atau kritikal atau non esensial. Nah ini kan harus diperjelas," tuturnya.
Dari pihak pengusaha, kata Sarman, menginginkan agar PPKM Darurat dipatuhi seluruh kalangan dan harus berjalan sukses. Sehingga nantinya hasil yang mereka terima setimpal dengan konsekuensi yang mereka lakukan.
"Karena kita dari pengusaha walaupun PPKM Darurat ini teramat berat dari hati kecil kita, akan mengurangi profit kita, mengurangi omzet kita, dan akan mempengaruhi biaya operasional kita. Tapi bagi kami bahwa PPKM ini harus sukses dengan berbagai konsekuensinya," pungkasnya.
(eds/eds)