Rencana Pemerintah menggelar program vaksinasi berbayar lewat Kimia Farma menuai pro kontra. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendukung langkah Pemerintah, terutama setelah mendapat informasi program vaksinasi berbayar tak menggunakan APBN.
"Kami mendukung langkah ini untuk mempercepat terbentuknya herd immunity. Lagipula, kami mendapat informasi anggaran yang digunakan bukan dari APBN, tapi menggunakan anggaran BUMN yang memang diberi penugasan untuk mengadakan Vaksin Gotong Royong," kata Andre kepada wartawan, Senin (12/7/2021).
Andre mengatakan BUMN menjalankan penugasan Vaksinasi Gotong Royong Individu sesuai dengan dasar Permenkes 19 Tahun 2021. Tarifnya pun ditentukan oleh Pemerintah, sehingga tidak ada celah untuk mark up yang akan merugikan masyarakat.
"Vaksin gotong royong ini dipersilakan diakses bagi individu yang mampu dan mau. Menurut saya program ini perlu untuk mempercepat herd immunity di Indonesia," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Seperti diketahui, Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi telah mengumumkan akan menyediakan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua secara berbayar. Awalnya vaksinasi berbayar itu tersedia hari ini, namun ditunda untuk sosialisasi.
Tarif dari vaksin COVID-19 berbayar itu Rp 321.660 untuk satu dosis dan ditambah dengan tarif pelayanan vaksinasi Rp 117.910. Jadi, setiap satu dosis penyuntikan vaksin dikenakan biaya Rp 439.570. Total kapasitas pelayanan VGR individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari.
(mpr/ara)