Cek Lagi, 5 Stimulus APBN untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Rabu, 14 Jul 2021 10:30 WIB
Pencairan dan BST Rp 300 ribu digelar serentak di 13 RW yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Warga pun antusias mencairkan bantuan sosial tunai tersebut.
Foto: Dedy Istanto/Detikcom
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyikapi PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Adapun dananya diberikan melalui sejumlah program untuk bantu meringankan dampak pada masyarakat.

Misalnya saja bantuan diberikan dalam bentuk perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) dan diskon listrik, dipercepatnya pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan, serta penambahan penerima manfaat Kartu Sembako dan Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memberi dukungan PPKM Darurat dengan tujuan pengendalian meningkatnya kasus COVID-19 di Tanah Air. Ia menambahkan, situasi saat ini selalu tidak bisa dipastikan, terlebih dengan munculnya varian delta yang menimbulkan dinamika berbeda yang jauh dari harapan. Sri Mulyani menyebutkan sebelumnya pemerintah mengharapkan COVID bisa dikendalikan sehingga momentum perekonomian juga bisa berjalan secara cepat.

"Inilah yang merupakan salah satu elemen ketidakpastian, yang kemudian mengharuskan kita untuk terus selalu waspada, namun juga pada saat yang sama memiliki harapan dan optimisme karena yang kita hadapi adalah suatu tantangan yang tidak biasa," jelasnya dikutip dari kemenkeu.go.id, Rabu (14/7/2021).

Dalam Konferensi Pers pada Jumat (2/7) yang membahas Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat, ia pun menjelaskan lebih lanjut soal insentif pemerintah terhadap diberlakukannya PPKM Darurat, antara lain.

1. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Sri Mulyani mengungkap pemerintah memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat terdampak PPKM Darurat. Ia mengatakan untuk perpanjangan 2 bulan yang akan dibayarkan di bulan Juli ini, ada 10 juta KPM di 34 provinsi yang menjadi target Kemenkeu.

"Perpanjangan BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp6,1 triliun, catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu. Sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai 18,04 triliun dari yang Januari-April plus 2 bulan yang sekarang kita akan berikan," ungkapnya.

2. Diskon Listrik

Pemerintah juga memberikan stimulus program ketenagalistrikan yang diperpanjang bagi pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA. Ia menerangkan awalnya APBN hanya ditujukan untuk kuartal 1 dengan diskon yang sama tahun 2020, yaitu pelanggan 450 VA diberikan diskon 100%, sedangkan pelanggan 950 VA diberikan diskon 50% kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskon 50% untuk 450 VA dan untuk 900 VA 25%.

Ia mengatakan dengan adanya PPKM, stimulus kelistrikan akan diperpanjang lagi berupa diskon 50% untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga.

"Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan sampai dengan September untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama kelompok menengah bawah ini adalah sebesar Rp7,58 triliun," katanya.

Selain itu, stimulus ini juga diberikan dalam bentuk bantuan rekening minimum dan biaya beban (abonemen) terutama bagi pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan yang diperpanjang hingga September. Meski demikian, diskon yang tadinya sebesar 100% ditanggung pemerintah diturunkan menjadi 50%.

3. BLT Desa

Kemudian Sri Mulyani juga menjelaskan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19. Ada 8 juta keluarga tidak mampu yang menjadi target penerima dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima per bulan.

Adanya PPKM Darurat membuat pemberian BLT Desa dipercepat dengan relaksasi penambahan jumlah penerima oleh Musyawarah Desa.

"Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini sehingga dalam pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat bisa mendapatkan terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini," tutur Sri Mulyani.

4. Program Keluarga Harapan (PKH) & Kartu Sembako

Tak hanya BLT, penyaluran Program Keluarga Harapan juga akan dipercepat pada Juli 2021. Ia berharap dengan mempercepat penyaluran ini pihaknya dapat memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH.

Selain itu, ia juga mengatakan masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan Kartu Sembako sebesar Rp 200.000 per bulan. Sebab, hingga Juni 2021 realisasi penyaluran Kartu Sembako bagi keluarga PKH baru Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari total anggaran Rp 42,37 triliun untuk 18,8 juta KPM.

5. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Sebagai respons PPKM Darurat, pihaknya juga menambah target penerima BPUM dengan total alokasi Rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash. Menurutnya, pada kuartal 1 dan kuartal 2 baru terealisasi 9,8 juta penerima dengan realisasinya Rp 11,76 triliun.

"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," pungkasnya.



Simak Video "Penyebab Stunting di Indonesia Urutan Kedua ASEAN"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/ega)