Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kementerian/lembaga (lembaga) dalam rapat terbatas (ratas) mengenai evaluasi PPKM Darurat.
Arahan tersebut disampaikan dalam ratas pada Jumat yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden kemarin Sabtu (17/7/2021). Apa saja?
Vaksinasi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, Jokowi memberikan arahan mengenai program vaksinasi. Menurutnya masih banyak stok vaksin yang belum digunakan. Sebab, vaksin jadi maupun bahan baku vaksin (bulk) yang sudah masuk ke Indonesia sudah mencapai 137 juta. Namun, yang sudah disuntikkan kurang lebih baru 54 juta.
"Sekali lagi tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habisin, cepat habisin sehingga ada kecepatan. Karena salah satu kunci kita menyelesaikan masalah (COVID-19) ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan Dirjen WHO," kata Jokowi.
Jokowi menyebut di Bali sekitar 81% dosis vaksin telah disuntikkan, dan DKI Jakarta sudah 72%. Kemudian Jokowi meminta agar ditetapkan provinsi mana lagi yang sekarang harus difokuskan.
"Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini Jawa Barat 12 persen, Jateng 14 persen, Banten 14 persen. Sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity kita harapkan di Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September," lanjutnya.
Oksigen
Jokowi mendapat banyak informasi dari pelaku industri bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada juga pabrik yang off yang bisa dihidupkan, tetapi membutuhkan pembiayaan.
"Ini tolong juga dicarikan solusinya karena memang apapun kita harus menyiapkan diri apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi. Dari dalam negeri sebetulnya kalau kita gerakan semua cukup," paparnya.
Jokowi juga meminta BUMN membantu karena ada beberapa perusahaan pelat merah yang dapat menyuplai oksigen, misalnya saja Krakatau Steel, pabrik-pabrik pupuk, industri petrokimia.
lanjut membaca ke halaman berikutnya
Penyekatan
Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan mobility index atau mobilitas manusia, Jokowi melihat masih cukup ramai. Artinya penyekatan yang telah dilakukan mungkin perlu dievaluasi.
"Sekali lagi tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini, karena menurut saya kuncinya itu justru karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker, kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama," tegasnya.
Mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, toko, Jokowi meminta Polri dan Mendagri, serta kepada daerah jangan keras dan kasar, melainkan tegas dan santun.
"Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai pesannya. Peristiwa-peristiwa di Sulsel misalnya Satpol PP memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana," ungkapnya.
Bansos
Jokowi juga memerintahkan penyaluran bansos jangan sampai terlambat. Dia meminta Kepala Bulog dan Mensos mempercepat penyalurannya.
"Minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul dipercepat," sebutnya.
Termasuk pemberian obat-obatan gratis, suplemen atau vitamin gratis pada masyarakat yang positif COVID-19 berstatus OTG atau gejala ringan. Bantuan tersebut menurutnya sangat diapresiasi tetapi jumlahnya sangat kurang.
"Tolong karena kemarin rencananya tahapan pertama 300 (ribu), tahapan kedua 300 (ribu) berarti hanya 600 ribu, saya minta Bu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket. Kan nggak mahal," sebutnya.
Komunikasi Publik
Jokowi juga meminta komunikasi publik yang disampaikan pejabat negara harus yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan, karena masyarakat saat ini khawatir mengenai kasus COVID yang naik terus, kematian tinggi. Kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, harus hati-hati.
"Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," terangnya.
lanjut membaca ke halaman berikutnya
Idul Adha
"Yang berkaitan dengan Idul Adha saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik. Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini, Pak Menteri Agama bisa mengomunikasikan ke bawah sehingga perayaan hari raya Idul Adha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan," lanjut Jokowi.
PPKM Darurat
Kemudian yang terakhir, Jokowi berpesan mengenai isu yang sekarang ini menjadi pertanyaan masyarakat, yakni PPKM Darurat.
"PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru," tambah Jokowi.
.webp)
