Pengusaha mengusulkan pemerintah mendorong vaksinasi COVID-19 agar lebih dipercepat lagi. Perpanjangan PPKM Darurat dinilai tidak akan menyelesaikan masalah pandemi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai PPKM Darurat ataupun kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat lainnya tidak menyelesaikan akar permasalahannya yakni virus COVID-19 itu sendiri.
"PPKM sifatnya hanya pemadam kebaran saja, sifatnya ad hoc. Secara penyelesaian terhadap pandemi ini kan yang harus dieliminasi kan virusnya, atau membuat virus itu menjadi tidak berbahaya. Ya satu-satunya pakai vaksin," ucapnya saat dihubungi detikcom, Minggu (18/7/2021).
Seharusnya pemerintah fokus untuk mencari cara bagaimana mendorong vaksinasi agar pelaksanaannya dipercepat. Dia mengatakan Presiden Jokowi sendiri sudah menunjukkan kekesalannya karena stok vaksin yang sudah tersedia 137 juta namun yang disuntikkan baru 54 juta.
"Pak Jokowi juga marah-marah, ini kan masalah juga. Kalau pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan tugasnya nanti ekonominya yang jadi korban terus. Selama ini ekonomi yang disalahin terus. Orang bilang, ini si karena ekonomi doang yang dpikirkan. Lah pertanyaannya yang kesehatan selama ini ke mana, jangan marah-marah ke ekonomi mulu. Ini kan jadi PR kita bersama juga," tegasnya.
Bukan hanya dipercepat, menurut Hariyadi kualitas dari vaksin juga harus dipikirkan. Jika evikasinya rendah maka akan percuma dosis vaksin yang disuntikan.
Selain itu faktor kecepatan vaksinasi juga harus dipikirkan. Karena jika jeda penyuntikan vaksin pertama dan kedua terlalu lama maka kekebalannya juga akan menurun. Alhasil jumlah kasus juga sulit ditekan.
"Jadi kalau menurut saya opsi kita nggak terlalu banyak, vaksinasi dipercepat dengan kualitas vaksin juga bagus. Karena kalau tidak ongkosnya juga lebih mahal, ongkos kita melakukan PPKM, PSBB berkali-berkali, itu ongkosnya mahal," ucapnya.
Hariyadi menjelaskan, ongkos dalam menerapkan pembatasan sosial yang dimaksud termasuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Sebab pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran untuk jaring pengaman sosial seperti bansos, serta anggaran untuk biaya kesehatan.
"Kita sebetulnya punya jeda di Januari itu kan sebenarnya sudah mulai melandai. Tapi kita kehilangan momentum itu, karena vaksinnya terlalu lambat. Jadi harusnya seiringan dan prioritaskan kesehatan, kita juga setuju. Saya nggak tau persis apa yang terjadi, saya juga nggak paham," tutupnya
(das/dna)