Pengusaha Bantah Paksa Buruh Kerja Meski Positif COVID-19

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 21 Jul 2021 12:19 WIB
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (12/4/2021).  Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini menggelar aksi untuk menyampaikan tuntutan di patung kuda dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ilustrasi Buruh/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pengusaha menepis kabar buruh yang terpaksa tetap kerja meskipun positif COVID-19. Mereka menilai pengelola pabrik tidak akan mungkin mengizinkan adanya pekerja yang positif COVID-19 untuk tetap bekerja.

Sebelumnya, fakta mengejutkan terungkap dari laporan serikat buruh. Mereka menyampaikan masih banyak anggotanya yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan terpaksa tetap bekerja, utamanya di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, dan kulit.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa menegaskan tak pernah ada paksaan dari pengusaha kepada pekerja yang positif COVID-19 untuk tetap bekerja. Dia justru mengatakan bila ada pabrik yang memaksa pekerja yang positif COVID-19 bekerja seharusnya dilaporkan.

"Kalau orang sakit dipaksa bekerja kami nggak menemukan ya, kalau memang ada ya mending dilaporkan. Saya rasa nggak mungkin orang sakit disuruh kerja, owner-nya yang malah stres kalau nanti ada kasus besar," ungkap Jemmy dalam konferensi pers Apindo-Kadin, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya, perusahaan tak mungkin membiarkan adanya penyebaran COVID-19 di pabrik. Maka dari itu dia menegaskan tidak ada buruhˇ yang positif COVID-19 dan tetap bekerja.

"Kalau spread dan positivity case meningkat kan merugikan perusahaan juga ya. Jadi, itu kondisi tidak benar. Secara nalar dan akal sehat tidak akan terjadi ya," kata Jemmy.

Jemmy juga menegaskan perusahaan pasti menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dia menilai hal itu sudah menjadi komitmen para pengusaha tekstil. Soal protokol kesehatan pun sebelumnya juga dikeluhkan buruh tidak dilakukan di pabrik-pabrik tempat mereka bekerja.

"Mengenai penggunaan APD, protokol kesehatan, dan lain-lain, itu sudah jadi standar kami. Kami sudah minta dijalankan, kami ingatkan anggota bekerja sama untuk tekan positif case menurun," ungkap Jemmy.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman menambahkan, selama ini semua industri masuk sektor kritikal dan beroperasi dengan protokol kesehatan ketat, termasuk juga industri makanan dan minuman. Dia memaparkan pengusaha pun harus melengkapi diri dengan surat izin dan laporan berkala ke Kementerian Perindustrian.

"Kami ini masuk industri kritikal, kami memang boleh operasi dan kami lakukan protokol kesehatan ketat. Kami harus ada izin IOMKI dan kami lapor berkala ke Kemenperin, selama ini laporan dari anggota makanan minuman ini tidak ada hambatan," ungkap Adhi.

Saking ketatnya protokol kesehatan di kawasan industri, menurut Adhi saat ini sebetulnya sudah tidak ada penularan COVID-19 secara signifikan di pabrik-pabrik. Malah menurutnya, yang seharusnya diperketat adalah protokol kesehatan di lingkungan setingkat RT/RW.

"Penularan ini bukan dari industri, karena kami sudah ketat, tapi sekarang justru kebanyakan dari penularan rumah tangga. Harusnya RT/RW diperketat supaya tak ada penularan," kata Adhi.

Simak juga video 'KSPI Bicara PPKM Darurat: Ledakan PHK di Depan Mata':

[Gambas:Video 20detik]



Buruh beberkan fakta lain. Cek halaman berikutnya.