Mahfud MD Beberkan Keluhan soal PPKM Darurat

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 24 Jul 2021 16:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Jakarta -

Untuk menekan penyebaran virus Corona, pemerintah menerapkan PPKM Darurat sejak awal Juli ini. Namun banyak keluhan dari masyarakat terkait penerapan tersebut.

Menteri Polhukam Mahfud MD mengungkapkan di negara berkembang seperti Indonesia pembatasan ini akan mengganggu jalannya perekonomian.

"Masyarakat tidak bisa bertahan atau mengganggu kehidupan ekonomi. Tapi di negara maju pembatasan itu sama dengan menghilangkan kebebasan masyarakat, jadi di setiap negara menghadapi problem yang sama," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Dia mengungkapkan pemerintah berupaya untuk menangani COVID-19 ini dengan menetapkan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi. Kata Mahfud pemerintah juga berpegang pada substansi Undang-undang dasar untuk menjaga keselamatan rakyat.

Mahfud menambahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pasti ada kontra dari sekelompok masyarakat. Menurut dia memang muncul ruang di media sosial yang digalang kelompok tertentu aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini.

"Pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat murni yaitu yang takut COVID-19 dan bagaimana kondisi perekonomian, itu murni. Sehingga aspirasi dicatat sebagai kondisi kesulitan yang dialami, khususnya kehidupan ekonomi dalam menghadapi serangan COVID-19 ini," jelas dia.

Dia mengungkapkan aspirasi masyarakat ini akan dijadikan pertimbangan dan keputusan ke depannya. "Bahwa jika tidak semua tidak diakomodasi itu hal biasa, tapi semua aspirasi itu sudah didengar," jelas dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Caranya dengan mengganti nama PPKM Darurat menjadi per level.

Penggantian nama ini terangkum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7). Aturan ini telah diberlakukan sejak Rabu (21/7) hingga Minggu (25/7) mendatang.

(kil/das)