.webp)
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali bekerja sama untuk pembiayaan defisit fiskal menggunakan skema berbagi beban atau burden sharing tahun depan.
Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) melalui private placement dan BI akan membeli SBN tersebut. Nantinya SBN yang dibeli di pasar perdana pada 2021 mencapai Rp 215 triliun, kemudian pada 2022 bertambah menjadi Rp 224 triliun.
Dengan skema berbagi beban ini, pemerintah lebih memilih untuk meminta bantuan BI dibanding memotong anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang besar seperti TNI dan Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika kedua lembaga tersebut ditugaskan untuk percepatan vaksinasi. Pemerintah justru memberikan anggaran supaya TNI/Polri dan BKKBN bisa membantu seluruh daerah.
"Untuk mengejar 70% herd immunity hingga 20 juta per hari," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8/2021).
Dia menyebutkan selama ini pemerintah telah melakukan realokasi anggaran dari program non prioritas. Sudah Rp 59,1 triliun anggaran K/L dan TKDD Rp 15 triliun yang dipangkas.
Selanjutnya pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk tidak membayar tunjangan kinerja atau tukin dan gaji ke-13 untuk PNS. Setelah kebijakan ini diambil pemerintah berhasil menghemat Rp 12,3 triliun untuk penanganan pandemi.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
