Budi Karya hingga Basuki Lapor Realisasi Anggaran ke DPR, Ini Rinciannya

3. Kementerian Desa PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga saat ini penyerapan anggaran baru mencapai 47,15% dari total Pagu yang telah melalui refocusing sebesar Rp 3,08 triliun. Akan tetapi, dalam besaran realisasi 47,15% tersebut terdapat selisih dengan rencana penarikan dana sebesar 3,09%.

"Kemudian realisasi anggaran 2021 (capai) 47,15 persen. Terdapat selisih gep antara rencana penarikan dana yang sebesar 51,05% dengan realisasi yang dilakukan 47,15%. Sehingga selisih 3,90%," kata Abdul dalam Raker bersama DPR secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Rincian realisasi pagu anggaran dijelaskan dari belanja pegawai sebesar 8,4%, belanja modal 1,4%, belanja barang 90,12%. Perihal adanya selisih, pihaknya melakukan upaya percepatan realisasi anggaran 2021 sesuai dengan rencana penarikan dana.

Dia mengatakan, beberapa hal yang dilakukan yakni penyelesaian kelengkapan administrasi dalam pemberian bantuan kepada desa, bumdes dan masyarakat.

"(Selain itu) percepatan penyelesaian administrasi dalam pelaksanaan lelang atau kontraktual, komunikasi insentif dengan bank dunia dalam percepatan pekerjaan, koordinasi dengan DJA Kemenkeu dalam percepatan revisi-revisi anggaran," ujarnya.

Dia menjelaskan, awalnya pagu anggaran yang dimiliki Kemendes PDTT sebesar Rp 3,6 triliun sesuai dengan surat Menteri Keuangan. Kemudian refocusing empat tahap, pertama Rp 130 miliar, kedua Rp 18 miliar, ketiga Rp 250 miliar dan keempat Rp 254 miliar.

"Dengan demikian yang semula Rp 3,6 triliun menjadi Rp 3,08 triliun," tuturnya.

Sedangkan sumber refocusing dan realokasi anggaran Kemendes PDTT bersumber dari jenis belanja, perjalanan dinas, honorarium, paket jasa, paket meeting, bantuan kepada masyarakat yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan mesin, sisa dana lelang dan seterusnya.

"Khusus, kita perjuangkan bantuan kepada masyarakat yang bukan arahan Presiden ini akan kita upayakan aspirasi bapak/ibu tetap kita perjuangan untuk utuh. Kemudian sudah kita sampaikan kepada dirjen yang bersangkutan lebih baik kita tunda bansos lain tapi jangan dipangkas bantuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian desa wisata kita upayakan angka nya Rp 500 juta yang menjadi aspirasi bapak ibu sekalian," tandasnya.