Indonesia di dalam Paris Agreement telah menyampaikan bahwa akan menurunkan CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Sementara, jika ada bantuan internasional maka penurunannya bisa mencapai 42%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam memenuhi penurunan karbon di Indonesia, tidak mungkin hanya mengandalkan APBN.
"Untuk itu kita perlu untuk terus memperbaiki iklim investasi terutama untuk berbagai project dan policy yang mendukung kelancaran. Sebab pak presiden menyampaikan salah satu prioritas utama sekarang ini bagaimana kita mentransfer ekonomi kita menjadi ekonomi hijau," ujarnya, Kamis (26/8/2021).
Sri Mulyani mengungkap pembiayaan perubahan iklim diprediksi bisa mencapai US$ 247,3 miliar atau Rp 3.561 triliun (kurs Rp 14.400) agar bisa mengurangi emisi.
"Bahkan APBN sudah memulai sudah mulai menandai di dalam belanja APBN dalam rangka untuk memenuhi climate action. Komitmen ini sejak tahun 2016 budget target kita untuk climate change 2016-2020 5 tahun terakhir kita mengalokasikan 4,1% dari APBN kita dan ini angkanya pasti tidak mencukupi untuk mencapai target US$ 247,3 billion," tutupnya.
Kemudian, untuk menurunkan emisi karbon di RI, ada lima sektor yang emisinya akan diturunkan. Pertama, sektor kehutanan target penurunannya 17%. Kedua sektor kedua energi dan transportasi yang kontribusinya 11%.
"Kemudian ada sektor limbah 0,38%, sektor pertanian 0,3% dan sektor industri sebesar 0,1%," jelas Sri Mulyani dalam acara SAFE Forum 2021 secara virtual, Kamis (26/8/2021).
Ia menegaskan bahwa dalam penurunan emisi karbon ini akan memakan biaya yang cukup besar, terutama dalam sektor energi dan transportasi yang akan diturunkan sebanyak 11%.
"Karena untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable transportasi kita dari transportasi yang kotor menjadi transportasi yang clean dan masuk kepada apa yang disebut mass transportation ini semuanya membutuhkan biaya investasi yang luar biasa besar," tutupnya.
(ara/ara)
