Jakarta -
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini naik pitam ketika mendapati masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masa pandemi COVID-19. Apalagi jika Mensos yang akrab disapa Risma ini menengarai ada kongkalikong dalam proses penyaluran bansos.
Dari mulai pendamping penerima bansos, pejabat pemda hingga pejabat bank pun tak luput dari omelan mantan Wali Kota Surabaya ini.
Misalnya, pada Senin (30/8), Risma mengecek program bansos Kabupaten Bandung. Menurut Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sahrul Gunawan, Risma memarahi pendamping program keluarga harapan (PKH), perwakilan bank negara (bank BUMN), dan PT Pos Indonesia terkait penyaluran bansos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bu Risma mendadak datang ke sini. Terus kemudian saya mengikuti setiap proses arahan Bu Risma terhadap pendamping keluarga harapan (PKH), perhimpunan bank negara (himbara), PT.Pos Indonesia. Jadi beliau marah-marahnya ya ke stakeholder itu, sementara saya berada di satu ruangan yang sama. Jadi senang, saya jadi mengetahui problem di dinas sosial terkait bantuan sosial," kata Sahrul kepada wartawan, Senin (30/8/2021).
Sebelumnya, Risma juga marah saat mengetahui bansos PKH di Jember, Jawa Timur belum tersalurkan. Dia juga menegur bank BUMN yang dipercaya menyalurkan bansos.
"Banyak sekali, ini nggak jalan ini yakin aku, kalau jalan nggak mungkin segitu, nggak jalan, sudahlah percaya omonganku. Ayo taruhan ini, ayo taruhan Rp 100 ribu. Nggak jalan ini, masak 3 ribu sama 5 ribu (Yang belum tersalur), kalau jalan nggak mungkin sebesar itu, makanya aku turun ke sini," kata Risma, Sabtu (28/8) lalu.
Lalu di Sragen, Jawa Tengah, Risma menemukan 2.517 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang belum cair karena buku tabungannya terblokir. Mendengar hal tersebut, Risma langsung menghubungi salah satu bank Himbara dan pendamping untuk mengurus rekening penerima.
"Saya minta tolong, Pak, hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM," kata dia dikutip dari video di laman kemensos.go.id, Jumat (3/9/2021).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menjelaskan secara umum kebijakan dan stimulus pemerintah termasuk bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
Pihaknya mencatat, hingga akhir Juli 2021 Himbara telah melakukan penyaluran program pemerintah Sembako, PKH dan BPUM kepada lebih dari 24,9 juta penerima bantuan pelaku UMKM dengan total nominal Rp. 37,8 triliun.
Rinciannya, penyaluran sembako senilai Rp 15,2 triliun kepada 8,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp. 17,2 triliun kepada 10,4 juta penerima dan BPUM senilai Rp 11,6 triliun kepada 9,6 juta pelaku UMKM.
"Oleh karenanya kami berkomitmen akan terus mendukung berbagai program pemerintah agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut," ujar Sunarso yang Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk itu dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).
Halaman berikutnya soal capaian penyaluran bansos oleh bank BUMN. Langsung klik
1. BRI
Dirut BRI Sunarso menjelaskan, pihaknya akan mendorong bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bisnis utama BRI. Hingga akhir Juli 2021 tercatat BRI telah menyalurkan program sembako senilai Rp. 3,1 triliun kepada 5,5 juta penerima, PKH senilai Rp. 6,2 triliun kepada 3,8 juta KPM dan menyalurkan BPUM senilai Rp 11,62 triliun kepada 7,5 juta pelaku UMKM.
"Upaya mendorong UMKM agar terus berkembang dan bertahan di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan mengandalkan sinergi atau kerjasama antar pihak. Penyaluran tiga jenis stimulus dari pemerintah selama ini, yakni government spending, government investment dan government guarantee, sebenarnya sudah cukup membantu menggerakkan perekonomian nasional dan pelaku UMKM," imbuhnya.
Dia mengatakan, untuk terus meningkatkan pelayanan penyaluran Bansos, Himbara senantiasa mengevaluasi proses penyaluran hingga ke masyarakat yang berhak melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di Kabupaten Kota setempat.
2. BNI
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, berbagai bansos terutama bansos pangan non tunai (sembako) akan terus dipercepat. Hingga Agustus 2021, BNI telah berhasil menyalurkan bansos sembako kepada 5,85 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, dengan nilai Rp 10,21 triliun.
Khusus dalam Program Penyaluran Bansos, BNI menjadi salah satu bank penyalur untuk dua program Bansos, yaitu Bansos Program Sembako dan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
"Untuk realisasi Bansos PKH sendiri, kami sudah menyalurkan kepada 4,1 juta KPM dengan nilai dana bantuan yang tersalur adalah sebanyak Rp 7,29 triliun hingga Agustus 2021 ini," ujarnya.
3. Bank Mandiri
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) agar dapat diterima masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia baik Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Sembako untuk meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi COVID-19.
"Sebagai salah satu bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen untuk menyukseskan program Bantuan Sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia," ujar Darmawan.
Penyaluran Bansos Sembako Bank Mandiri di akhir Agustus 2021 sudah sampai kepada 4,04 juta KPM dengan nilai bantuan Rp6,43 triliun dan penyaluran bantuan PKH tercatat telah mencapai 2,32 juta penerima dengan nilai bantuan Rp 4,09 triliun.
Bantuan tersebut diberikan ke seluruh masyarakat penerima manfaat di 27 Provinsi Indonesia sejak tahun 2016. Bank Mandiri juga turut melibatkan Agen Laku Pandai Bank Mandiri yang berjumlah 28.650 agen tersebar di seluruh Tanah Air untuk mendistribusikan bantuan.
4. BTN
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan, sejak awal tahun hingga akhir Agustus 2021, peseroan telah menyalurkan Program Sembako kepada 685.296 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana sebesar Rp1,15 triliun. Pihaknya juga mendistribusikan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 367.137 KPM dengan total dana sebesar Rp681,8 miliar.
"Kami gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat agar dapat segera mencairkan Bansos paling lambat 90 hari setelah dana masuk, kami juga sebaik mungkin memberikan pendampingan ke masyarakat untuk proses pencairannya," katanya.
.webp)
