.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta dilakukan audit mengenai kebutuhan industri semen dalam negeri. Jika ternyata kebutuhan semen masih tinggi, bakal dibuka izin untuk pabrik baru. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menjawab tantangan Bahlil itu.
"Saya menunggu tantangan saudara Bahlil Menteri Investasi, untuk melakukan audit. Kita bisa saja. Kita siap buka data dan adu fakta. Apakah betul utilitas kita hanya 60 persen dan apakah betul kita overkapasitas," ujar Andre kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).
Apa yang disampaikan Andre itu merujuk pada debat panas antara Andre dan Bahlil dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI pekan lalu. Saat itu Andre menyatakan pemerintah tidak memiliki alasan untuk membuka izin pabrik semen baru, karena over kapasitas. Dia menyoroti mengenai pabrik semen di Kalimantan Timur yang baru-baru ini mendapatkan izin dan bisa memproduksi semen sekitar 12 juta ton per tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Bahlil telah menantang kami di komisi VI, bahwa seandainya itu tidak benar, maka akan buka izin impor. Oke silakan buka. Tapi ingat kalau benar-benar ternyata dalam audit itu, dinyatakan ada oversupply, berani nggak dia cabut izin pabrik yang di Kalimantan itu. Itu tantangan balik dari kami untuk saudara Bahlil. Dan dalam rapat ke depan, akan kami sampaikan tentang tantang balik," tutur Andre.
Politikus Gerindra ini kemudian menjelaskan duduk persoalan mengenai izin pabrik semen yang seharusnya tetap dihentikan sementara. Produksi semen nasional berbanding dengan kebutuhan, surplus 50 juta ton per tahun.
"Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia ini mengalami oversupply. Produksi semen setahun itu, hampir 120 juta ton per tahun. Dengan situasi Covid sekarang, itu konsumsi kita nyaris hanya 70 juta ton. Jadi ada oversupply dalam setahun itu ada 50 juta ton. Nah padahal pemerintah sendiri itu punya data bahwa tingkat pertumbuhan semen kita sampai 2025 itu hanya 4 persen satu tahun. Jadi sampai 2030 kita itu tidak perlu membangun pabrik semen baru," ujar Andre.
"Yang kita terus terang agak bingung, pemerintah berjanji untuk melakukan morotorium tapi faktanya pemerintah masih memberikan izin, terakhir ini yang di Kutai Timur, yang di Kalimantan. Itu kapasitas produksinya 12 juta ton. Itu membahayakan industri semen yang sudah ada. Jadi untuk apa bangun pabrik baru? Saya ingin sampaikan kapasitas semen kita berlimpah," sambung pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Selain itu, lanjut Andre, ada praktek predatory pricing yang harus diperangi. Hal itu terbukti dari aduan Andre di KPPU terhadap semen PT. Conch South Kalimantan Cement (CONCH). Perusahaan tersebut diwajibkan membayar Rp 22 miliar karena terbukti melakukan predatory pricing.
"Saya adalah pelapornya di sini. Dan perkara ini sudah inkrah di MA. Jadi aneh kalau pemerintah terus membuka izin pabrik semen baru. Ini untuk siapa? Untuk Indonesia atau untuk investor?" pungkas Andre.
Simak juga Video: Jadi Menteri Investasi, Bahlil: Kita Kawinkan Pengusaha Besar-UMKM
