Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar basis perhitungan royalti musik ditinjau kembali. Jokowi menyatakan akan meminta kementerian teknis untuk melakukan perhitungan.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021). Airlangga menyampaikan isi pertemuan Jokowi dengan para pengusaha.
"Terkait hal-hal teknis lain terkait royalti musik diminta untuk ditinjau untuk basis perhitungan pembayaran royalti. Nah itu Bapak Presiden juga akan meminta teknis, kementerian teknis untuk menghitung," kata Airlangga.
Patut diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Dalam aturan ini, pemerintah mewajibkan 14 sektor usaha membayar royalti atas pemutaran lagu dan musik. Sebanyak 14 sektor usaha maupun kegiatan yang wajib membayar royalti musik saat beroperasi diatur dalam pasal 3 ayat 2, yaitu:
Seminar dan konferensi komersial; restoran termasuk kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; pertokoan.
Selanjutnya bank dan kantor; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel termasuk kamar hotel, dan fasilitas hotel; terakhir usaha karaoke.
"Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hal ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik," tulis pertimbangan PP Nomor 56 Tahun 2021.
Lihat juga Video: Pemerintah Atur Tarif Royalti Lagu, LMKN Diminta Transparan
(acd/ara)