.webp)
Berjalannya waktu, hasil pra studi kelayakan Jembatan Selat Sunda pada 2009. Kala itu diserahkan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Hotel Borobudur, Jakarta pada 13 Agustus 2009.
Dari hasil pra studi kelayakan diungkapkan bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang rencananya dibangun mulai 2009-2010 ini menelan biaya Rp 100 triliun. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk pembiayaannya.
"Menurut studi kelayakan yang telah kita saksikan bersama, untuk pertanyaan berapa anggaran atau budget untuk proyek ini, kurang lebih Rp 100 triliun. Tetapi itu untuk infrastruktur pembangunan jembatan yang kurang lebih 29-30 km. Namun, lahan yang akan dikembangkan dalam kedua provinsi itu belum termasuk," tutur Atut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah daerah yakni Banten dan Lampung menggandeng pihak swasta yang dikoordinir oleh Artha Graha. Rencananya jembatan ini selesai pada tahun 2020. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah karena dalam 10 tahun ke depan sejak 2009 diperkirakan pelabuhan Bakauheni dan Merak tidak akan mampu lagi menampung penyeberangan.
Sejak hasil pra studi 2009 hingga 2010, Jembatan Selat Sunda belum juga ada titik terang pembangunan. Sampai akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Dengan adanya Perpres itu, ditargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking Jembatan Selat Sunda dilaksanakan pada tahun 2014. Tetapi hasilnya nihil, rencana pembangunan tak kunjung ada kepastian.
Lucky Eko Wuryanto, saat menjabat Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian kala itu mengatakan proyek JSS sedang dalam proses pembentukan Badan Pelaksana (Bapel). Itu merupakan kelanjutan dari keputusan pada Perpres.
Hingga akhirnya kepemimpinan SBY selesai dan akan diserahkan kepada pemerintahan baru. Ada total 25 proyek yang belum tuntas, yang salah satunya adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Kala Presiden Joko Widodo baru menjabat, dirinya tak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda. Hal itu diungkapkan oleh Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya 31 Oktober 2014 lalu.
Sejak saat itu ide terbangunnya Jembatan Selat Sunda tak pernah muncul lagi. Hingga akhirnya disinggung oleh Hatta Rajasa, yang mengatakan bagaimana pentingnya pembangunan proyek infrastruktur tersebut sebagai pelengkap Tol Trans Sumatera.
"Potensi (Tol Trans Sumatera) ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat menuju ke Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antara wilayah," jelas Hatta dalam webinar HK Academy, Kamis (9/9/2021).
(eds/eds)
