Hoaks Sering Bikin Resah dan Ganggu Ekonomi, Bagaimana Solusinya?

Hoaks Sering Bikin Resah dan Ganggu Ekonomi, Bagaimana Solusinya?

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 24 Okt 2021 20:46 WIB
Poster
Foto: Edi wahyono
Jakarta -

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama mengungkapkan perlunya membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa dipakai secara bersama-sama dalam rangka merespon isu publik yang berkembang di masyarakat.

Ini penting dilakukan karena isu publik yang tak akurat seringkali memberi dampak negatif yang luas tak terkecuali di bidang ekonomi. Berita palsu atau lebih dikenal dengan hoaks hingga informasi yang simpang siur sering bikin investor ragu untuk menanamkan dananya di tanah air.

"Tantangan ke depan kita bekerja dengan tim, yakni monitoring isu publik yang sifatnya prediktif, tentunya untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas itu akan sulit, tapi challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub menggunakan satu sistem yan bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan aplikasi yang satu," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim Gautama mengatakan bahwa tugas monitoring isu publik merupakan tugas yang cukup serius untuk dilakukan, karena menyangkut kestabilan bagaimana kita memantau serta merespon isu-isu yang ada. Hal ini biasanya merupakan isu yang sifatnya sensitif, sehingga kita perlu kehati-hatian.

"Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponnya," kata Hasyim.

ADVERTISEMENT

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Senada dengan Hasyim Gautama, Najamuddin Amy juga menjelaskan bahwa tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat.

Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.

"Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust," jelas Najamuddin.

Praktisi Analisis Media Sosial, Ahmed Kurnia mengatakan, isu publik yang tidak ditangani dan dikelola dengan baik bisa memicu konflik yang berujung pada krisis yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

"Isu bisa muncul apabila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik dan jika kesenjangan itu terus membesar maka akan memicu konflik atau krisis," jelas Ahmed.


Hide Ads