.webp)
Pemerintah menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu materi yang diatur dalam UU tersebut adalah tax amnesty jilid 2 pada 1 Januari-30 Juni 2022.
Terkait tax amnesty, sempat muncul kekhawatiran kebijakan tersebut hanya jebakan pemerintah. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita.
Menurut Suryadi, Rendahnya partisipasi wajib pajak yang ikut tax amnesty jilid I, lanjut Suryadi karena ada kekhawatiran bahwa program tersebut merupakan jebakan dari pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi waktu itu mereka berpikir kemungkinan dulu jebakan. Maka dari itu, ini adalah kesempatan lah bagi semua teman-teman di Kadin seluruh Indonesia yang saya hormati. Tentu kasih tahu sama semua para pengusaha di seluruh Indonesia bahwa ini adalah satu kesempatan," jelas Suryadi dalam sosialisasi Undang-undang HPP oleh Kadin, Jumat (29/10/2021)
Merespons hal itu, Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan program pengampunan pajak bukanlah 'jebakan betmen'
Adapun istilah tersebut diartikan sebagai pemeriksaan tanpa bukti yang dilakukan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty.
"Kalau 'jebakan betmen', rasanya isu ini pernah muncul kencang sekali Pak Suryadi kalau ingat. Tetapi sebenarnya nggak pernah ada isu jebakan batman," kata Hestu dalam acara yang sama.
Dia menjelaskan ketentuan dan tata cara mengenai Tax Amnesty sudah tercantum dalam UU. Menurutnya, pemeriksaan hanya akan dilakukan jika Ditjen Pajak menemukan aset lain yang tidak terdaftar.
"Tapi mungkin ada kewajiban perpajakan atau mungkin tadi ikut tax amnesty asetnya 10 unit tapi baru lapor 8, kebetulan teman-teman pajak ketemu yang 2 ya mau nggak mau itu diperiksa, tetapi sebenarnya nggak pernah ada isu jebakan batman," jelasnya.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik halaman kedua
