Baju Bekas Impor Tak Kena Bea Masuk Tambahan, Ini Alasannya

ADVERTISEMENT

Baju Bekas Impor Tak Kena Bea Masuk Tambahan, Ini Alasannya

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 17 Nov 2021 12:13 WIB
Sejumlah warga berbelanja pakaian bekas impor di Blok 3 Pasar Senen, Jakarta, Senin (10/5/2021). Sejumlah pedagang setempat mengaku penjualan pakaian bekas impor seharga Rp20.000-Rp100.000 per buah tersebut mengalami kenaikan permintaan 50-100 persen selama sepekan terakhir menjelang Lebaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Baju Bekas Impor Tak Kena Bea Masuk Tambahan, Ini Alasannya
Jakarta -

Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor pakaian dan aksesoris terhitung 12 November 2021 hingga tiga tahun ke depan. Bukan tidak mungkin baju impor jadi lebih mahal dibanding sebelumnya karena ada tambahan tarif.

Meski begitu, tambahan bea masuk itu tidak berlaku bagi produk impor pakaian bekas. Pasalnya, kegiatan itu sebenarnya dilarang yang aturannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

"Ketentuan impor (BMTP hanya) untuk pakaian baru. Impor pakaian bekas dilarang dengan Permendag," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Ditjen Bea Cukai, Syarif Hidayat kepada detikcom, Rabu (17/11/2021).

Untuk diketahui, pemerintah melarang impor baju bekas dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dengan begitu tambahan bea masuk hanya diberlakukan bagi barang kiriman impor pakaian baru yang sebelumnya memang sudah dikenakan bea masuk. Aturan ini juga berlaku untuk barang yang dibawa langsung dari luar negeri (hand carry).

"Untuk barang kiriman sepanjang be masuknya dipungut, BMTP-nya juga dipungut," tuturnya.

Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan bea masuk tambahan untuk terhadap 134 pos tarif produk pakaian dan aksesori pakaian. Jenis produk yang dikenakan yakni segmen atasan kasual, atasan formal, bawahan, setelan, ensemble, gaun, outerwear, pakaian dan aksesori pakaian bayi, headwear, dan neckwear.

Pengenaan bea masuk tambahan bagi pakaian dan aksesori berlaku untuk semua negara, kecuali untuk segmen headwear dan neckwear sebanyak delapan pos tarif yang diproduksi dari 122 negara.

Aturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Berdasarkan laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, impor produk pakaian dan aksesori pakaian melonjak hingga mengancam industri dalam negeri.

"Pengenaan BMTP ditujukan sebagai upaya pemerintah dalam memulihkan ancaman tersebut," kata Syarif.

(aid/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT