.webp)
Erick juga menampik kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi menguntungkan pribadinya. Sebab kebijakan ini diambil dalam rapat bersama Presiden dan Menteri yang menurutnya tak mungkin dia bisa mengatur jalannya rapat untuk mendapat kebijakan yang menguntungkan dirinya.
"Kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan rapat terbatas yang dihadiri Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menkes, ketua penanganan PPKM Jawa-Bali, para Menteri terkait waktu itu dan kebijakan itu secara transparan. Dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, ramai isu sejumlah menteri seperti Menko Marves Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir disebut terlibat dalam bisnis tes PCR. Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap awal mula pengadaan tes PCR muncul saat Indonesia sedang panik menghadapi pandemi corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtrea sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.
(hns/hns)
