Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Jayapura, Papua. Gedung ini akan menjadi kantor wilayah bagi empat unit vertikal eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Gedung Keuangan Negara Jayapura memiliki 10 lantai yang dibangun di atas tanah 6.238 M2 dengan luas bangunan 11.400 M2. Sri Mulyani meminta gedung dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
"Gedung Keuangan Negara Jayapura, bismillahirrahmanirrahim saya resmikan. Torang harus jaga dan pelihara dengan baik, itu permintaan saya," kata Sri Mulyani yang disiarkan dari YouTube Kemenkeu, Jumat (26/11/2021).
Dengan suasana kantor yang bersih dan nyaman, kata Sri Mulyani, bisa menciptakan suasana kerja yang lebih semangat. Dari situ bisa menciptakan kolaborasi sinergi dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan disiplin kerja.
"Saya tadi nengok ke toiletnya masih bagus dan masih kinclong. Semoga tahun depan saya ke sini masih kinclong juga karena biasanya tingkat kebersihan dari suatu institusi dan dalam diri Anda sendiri secara pribadi itu tidak dilihat dari ruang tamunya, tapi dari toiletnya. Tapi jangan cuma dipelihara toiletnya yang lain nggak, maksudnya semuanya dipelihara secara baik," jelasnya.
Terlebih Gedung Keuangan Negara Jayapura dilengkapi dengan tata ruang kerja zaman sekarang yang berkonsep co-working, sehingga tidak semua ruang dibangun tertutup dan bersekat. Meski begitu, Sri Mulyani mengingatkan untuk tetap menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen.
Sri Mulyani menilai Gedung Keuangan Jayapura tidak kalah megah dari gedung Kemenkeu yang ada di pusat DKI Jakarta. Bagaimana tidak, dalam pembangunannya para seniman daerah Papua dilibatkan sebagai bentuk penghargaan kepada budaya daerah.
"Tadi kita masuk beberapa dirjen mengatakan di sini sudah lebih bagus dari kantor kita, di kantor pusat katanya. Jadi Bapak/Ibu di sini boleh bangga terutama dari sisi quality dan standarnya ini sangat tinggi, atau tidak kalah dengan yang di kantor pusat," jelasnya.
Di Gedung Keuangan Negara Jayapura juga secara khusus disediakan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Kehadirannya untuk mendukung pelaksanaan otsus Papua demi mencapai tujuan dan manfaat secara maksimal.
Sri Mulyani menegaskan bahwa semua pejabat yang ditempatkan di Papua merupakan kandidat terbaik Kemenkeu. Dia menekankan tidak boleh ada lagi konsep mereka yang ditempatkan di Papua merupakan SDM 'buangan'.
"Tidak ada lagi kalau ditempatkan di Papua dianggap sebagai dibuang, itu sama sekali salah, justru ini merupakan sebuah titik karier yang sangat menentukan dan penting," pungkasnya.
